25 C
Makassar
Wednesday, March 29, 2023

Sang Jurnalis Menuju Pileg Provinsi SulSel Dapil XI (Tana Luwu) Tahun 2024

Luwu, Potolotepo | Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg)...

Aneh, L-Kompleks: Yayasan Mendompleng Pada SMAN Kelola Boarding School

Potolotepo, Makassar | Boarding School atau Sekolah...

Adiarsa MJ, SH, Kuasa Hukum VG: Putusan Hakim Mungkin Yang Terbaik

Potolotepo, Kendari | Pemilik salah satu Bos...

Dugaan KKN Pada Proyek Renovasi Gedung Layanan Kantor BBMKG Wilayah IV Makassar Tahap I dan II

Law & CrimeCorruption CrimeDugaan KKN Pada Proyek Renovasi Gedung Layanan Kantor BBMKG Wilayah IV Makassar Tahap I dan II

Potolotepo, Gowa | Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Somasi) menyoroti Proyek Renovasi Gedung Layanan Kantor BBMKG Wilayah IV Makassar Tahap I dan II yang terletak dijalan Prof. DR. Abdul Rahman Basalamah, Makassar, Selasa (29/09/2020).

Proyek Renovasi Gedung Layanan Kantor BBMKG Wilayah IV Makassar Tahap I dan II tahun anggaran 2019 dan 2020 yang menelan anggaran APBN sebesar Rp. 3.944.090.951,41 untuk tahap pertama dan Rp. 2.449.367.000,- untuk tahap kedua diduga dilaksanakan tanpa melalui proses tender atau dengan kata lain hanya dilaksanakan berdasarkan penunjukan langsung (PL).

Ketua DPP LSM Somasi, Muhammad Ramli Dg. Tojeng mengatakan bahwa Pekerjaan ini diduga sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dimana diketahui dari papan proyek menyatakan bahwa proyek ini adalah Renovasi sementara pada papan IMB menyatakan bahwa bangunan itu adalah bangunan baru sehingga diduga telah terjadi tindak pidana menempatkan keterangan palsu.

See also  L-Kompleks Pastikan Dugaan Korupsi Boarding School SMAN 17 Makassar Masuk ke Kejati Sulsel

Muh. Ramli lebih lanjut mengatakan bahwa hasil temuan Lsm Somasi pada Proyek Renovasi Gedung Layanan Kantor BBMKG Wilayah IV Makassar Tahap I dan II adalah begitu banyaknya pelanggaran hukum pada proyek tersebut diantaranya, diduga melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan KUHP.

Untuk itu Muh Ramli mengatakan akan menindak lanjuti temuan ini dengan melaporkan kepenegak hukum agar segera diproses sesuai hukum yang berlaku dinegara ini. (rr)

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles