28 C
Makassar
Sunday, March 3, 2024

Bawaslu Kota Palu Tepis Isu Kecurangan Rekap Suara Pilek

Potolotepo, Palu | Komisi Pemilihan Umum (KPU)...

Ruslan Kembali Membongkar Dugaan Pungli Berkedok IURAN Pada MAN 3 Makassar

Potolotepo, Makassar | Dugaan Pungutan Liar (Pungli)...

OPP Internasional ANFREL Silaturahim ke LPP Lsm Perak

Potolotepo, Makassar | Organisasi Pengawas Pemilu Internasional...

Hasianto Parera: Ada indikasi Mark Up Pada Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu 2020

UncategorizedHasianto Parera: Ada indikasi Mark Up Pada Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu 2020

Potolotepo, Makassar | Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-Kontak) menyoroti Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 senilai kurang lebih 4,6 Miliar Rupiah.

Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi DPP L-Kontak, Hasianto Parera yang ditemui di sekretariat DPP L-Kontak mengatakan, sorotan yang dilakukan lembaganya lantaran adanya indikasi Mark-up, Kamis (26/11/2020).

“Lembaga kami menduga pada pelaksanaan anggaran Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 terjadi kemahalan harga. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan tim analisa lembaga kami,” ungkapnya.

Hasianto berharap temuan lembaganya segera mendapatkan jawaban resmi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait surat klarifikasi yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

See also  Permainan Mafia Solar Dan Petugas SPBU Andil Dalam Kelangkaan BBM Solar Di Kabupaten Gowa

“Kita tunggu saja jawaban resmi dari Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan atas Surat Klarifikasi yang telah kami layangkan,” tegasnya.

Hasianto menambahkan, jika Kepala Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan agar bersikap tegas dengan tidak memberikan ruang bagi bawahannya yang coba mempermainkan anggaran pemerintah.

“Sebagai pimpinan yang merupakan penanggung jawab, jika ada penggunaan anggaran oleh bawahannya yang terindikasi bermasalah, maka harus bersikap tegas dan jangan melakukan pembiaran dengan alasan apapun,” katanya.

Hasianto juga berharap Kepala Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan komitmennya dalam menyelenggarakan anggaran yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kami dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) sangat mengharapkan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan yang bersih, dan harusnya berani menghentikan proyek yang terindikasi bermasalah dimulai dari perencanaannya,” tutupnya.

See also  Ketum SEKAT-RI Diam-Diam Datangi Rumah Janda

Sementara Kepala Bidang PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dihubungi melalui nomor HP dan whats App nya hingga berita ini ditayangkan tidak memberi respon. (**)

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles