HomeUncategorizedKolaborasi dengan LPI, Kohati...

Kolaborasi dengan LPI, Kohati Syariah dan Hukum Sentuh Pendidikan Pelosok

Potolotepo, Maros | Korps HMI Wati (Kohati) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya bersama Lintas Pelosok Ilmu (LPI) berkolaborasi melaksanakan bakti sosial di Dusun Baru, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari sejak tanggal 1 April 2021 hingga 4 April 2021 ini mengangkat tema “Melukis Kebersamaan dalam Membangun Jiwa Kepedulian Terhadap Pendidikan Pelosok”. Adapun kegiatan itu dipusatkan di sekolah Binaan Lintas Pelosok Ilmu, SD Al-Ikhlas Tompobulu, Kabupaten Maros.

Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam bakti sosial itu, diantaranya mengajar di SD Al-Ikhlas Tompobulu, Mendekorasi sekolah, nonton dan bedah film serta memberikan tumbler (botol air minum) kepada peserta didik.

Adapun kelas mengajar untuk anak sekolah diisi beberapa materi, yakni kelas kebangsaan yang dibawakan oleh Ulfa Sri Hastuti, kelas kreativitas dibawakan oleh Ira, kelas literasi dibawakan oleh Putri, dan kelas karakter dibawakan oleh Bagas.

See also  Diduga Mengaku Kowad dan Istri Dari Anggota Dewan Telah Mengancam Oknum Wartawan

Tak hanya itu, Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya bersama Lintas Pelosok Ilmu mengadakan senam pagi bersama peserta didik SD Al-Ikhlas Tompobulu, Maros.

Ketua Panitia, Syahruni menyebutkan bahwa agenda yang disusun sesuai rencana telah berjalan sebagaimana mestinya.

“Beberapa agenda yang kami targetkan satu persatu terealisasi mulai dari mengajar adik-adik di sekolah binaan, mendekor sekolah, nonton bareng dan bedah film hingga berbagi Tumbler dengan adik-adik di sekolah,” kata Dopes sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa, Fajriani Akbar mengapresiasi semangat kader-kader Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya yang telah membersamai kegiatan itu hingga selesai.

See also  16 Pelanggar Prokes Terjaring Petugas Gabungan Dalam Operasi Yustisi di Pasar Meruya

“Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman Kohati yang sampai hari ini masih setia memberikan sumbangsi pikiran dan tenaga hingga baksos dan kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar,” ujar mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar itu.

Dikatakan Rani sapaan akrabnya, kegiatan Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya lebih memfokuskan pada kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak yang belum tersentuh pendidikan yang layak.

“Mengutip adagium Ali Syari’ati, bahwa jika kau bisa merasakan derita berarti kau hidup, tapi jika kau bisa merasakan derita orang lain berarti kau manusia. Itulah yang menjadi landasan kami mencetuskan kegiatan ini, tidak hanya sekedar menggugurkan program kerja tetapi juga agar bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, apatalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan,” jelas Rani

See also  Ratusan Pekerja Unjuk Rasa di Depan Kantor PT Indomarco Prismatama TBK

Rani juga berharap agar anak-anak yang berada di pelosok-pelosok desa dapat menikmati pendidikan yang layak.

“Harapan saya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bagaimana supaya adik-adik yang di pelosok-pelosok desa bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya serta bisa dicerdaskan tanpa melihat darimanapun mereka berasal,” imbuhnya.

Sedangkan, Ketua Umum LPI, Teguh Hakim berharap agar kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dalam berlembaga.

“Semoga kegiatan ini dapat menjalin hubungan yang harmonis antar kedua lembaga yakni Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya dan Lintas Pelosok Ilmu,” ucap Igo sapaan akrabnya.

Dia juga menyampaikan agar kegiatan ini dapat menjadi sarana informasi untuk menyebarluaskan bahwa di masih ada sekolah yang tertinggal di Sulawesi Selatan khususnya. (awph)

 

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

More from Author

L-Kompleks Apresiasi dan Dukung Langkah Cepat Kejati Sulsel Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan PDAM

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial...

Diskriminasi Seragam Sekolah, Pencitraan Hingga Siswa Sekolah Swasta Gigit Jari

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komuntas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial...

Komisi Informasi Sulsel Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Informasi DPRD Makassar

Potolotepo, Makassar | Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan akan menggelar...

L-Kompleks Kritik Penunjukan Plt Dirut PDAM Makassar, Sebut Melanggar Aturan

Potolotepo, Makassar | Keputusan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), yang...

- A word from our sponsors -

spot_img

Read Now

L-Kompleks Apresiasi dan Dukung Langkah Cepat Kejati Sulsel Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan PDAM

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengapresiasi dan mendukunng penuh langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang bergerak cepat mengusut dugaan tindak pidana Korupsi penggunaan Deposito Dana Cadangan PDAM Makassar Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar Rp24 miliar dalam bentuk deposito jangka...

Diskriminasi Seragam Sekolah, Pencitraan Hingga Siswa Sekolah Swasta Gigit Jari

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komuntas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menilai program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar hanya menampilkan pencitraan semu. Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, mengecam keras kebijakan yang tidak menyentuh siswa-siswi di sekolah swasta, padahal mereka adalah...

Komisi Informasi Sulsel Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Informasi DPRD Makassar

Potolotepo, Makassar | Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan akan menggelar sidang lanjutan pemeriksaan sengketa informasi antara Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, selaku pemohon, dengan Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai termohon, pada Kamis, (08/05/2025). Sidang ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya, setelah pihak Sekretariat DPRD Kota Makassar tidak...

L-Kompleks Kritik Penunjukan Plt Dirut PDAM Makassar, Sebut Melanggar Aturan

Potolotepo, Makassar | Keputusan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), yang menetapkan Hamzah Ahmad sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). L-Kompleks menilai proses penunjukan Direktur Utama PDAM Makassar penuh dengan persoalan...

Hariyadi Gunawan Tingkatkan Akses Pendidikan untuk Warga Kusta Melalui Uji Kesetaraan

Potolotepo, Makassar | Koordinator Program Lapangan Pendidikan Kesetaraan Disabilitas Kusta Paket A, B, dan C, Hariyadi Gunawan, S.Pd., yang akrab disapa Argun, baru-baru ini sukses melaksanakan kegiatan Uji Kesetaraan Pendidikan Disabilitas Kusta di dua lokasi berbeda: Komplek Kusta Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, dan Rumah Sakit Tajuddin...

Dinas Infokom Makassar Turunkan 12 Kuasa Hukum Dampingi 8 SKPD di KI Sulsel

Potolotepo, Makassar | Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang ajudikasi nonlitigasi terkait sengketa informasi publik yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-kompleks), Ruslan Rahman, terhadap sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, Kamis, (24/04/2025) Proses ajudikasi ini merupakan mekanisme penyelesaian...

Sekjen L-Kompleks Laporkan Perjadin Dinas Kesehatan Kota Makassar

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Laporan ini terkait dengan mata anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023 dan 2024. Laporan tersebut telah...

Dugaan Korupsi Pembangunan Lapangan Mini Soccer Disdik Sulsel Melayang ke Polrestabes

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Pembangunan Lapangan Mini Soccer Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat...

L-Kompleks: Rotasi Jabatan Kepala Sekolah di Makassar Terkotori Praktik Korupsi

Potolotepo, Makassar | Sikap blak-blakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengungkapkan perilaku sejumlah kepala sekolah (kepsek) hingga kepala bidang (kabid) di Pemkot Makassar yang rela menawarkan uang untuk mempertahankan jabatannya, mendapat respons keras dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan, menilai bahwa...

Mencuat, Dugaan Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Mini Soccer Disdik Sulsel

Potolotepo, Makassar | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kembali diterpa badai dugaan korupsi terkait proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Pembangunan Lapangan Mini Soccer Dinas Pendidikan yang dibangun dalam area Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) yang...

Indikasi Penyimpangan Anggaran Mencuat Pada Rehab Rudin Kadisdik Sulsel

Potolotepo, Makassar | Proyek rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terletak di Jalan Andi Mappaodang 19 C, Kecamatan Tamalate, kini tengah menjadi sorotan setelah temuan yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). L-Kompleks menduga adanya indikasi penyimpangan...

Mantan Kadisdik Makassar Dan Kabid Distan Terseret Kasus Pungli Sertifikat Lahan Sekolah

Potolotepo, Makassar | Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar serta pejabat Kepala Bidang Dinas Pertanahan kini memasuki tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah pihak sekolah mengeluhkan adanya permintaan pembayaran di...