HomeUncategorizedPJI-Demokrasi Provinsi Riau, Memasuki...

PJI-Demokrasi Provinsi Riau, Memasuki Pemilukada 2020 Pilih Pemimpin Yang Siap Dikritik

Potolotepo, Pekanbaru | Tak mudah untuk menjadi seorang pemimpin dan atau figur pemimpin dan atau Pemimpin disebuah perkumpulan kecil, maupun besar dan bahkan menjadi pemimpin daerah (Kepala Daerah), baik itu Gubernur,Walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati.

Hal tersebut disampaikan oleh Ismail Sarlata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) Provinsi Riau, dihadapan beberapa insan Jurnalis ditengah-tengah pertemuan / jumpa pers di Noname Cafe Jl Setia Maharaja Parit Indah Kota Pekanbaru, Sabtu (31/10/2020).

“Ditengah memasuk Pemilukada serentak dibeberapa wilayah khususnya di Provinsi Riau yang diikuti oleh beberapa Kabupaten yang ada, hendaknya masyarakat benar-benar harus memilih Pemimpinnya jangan asal pilih. Pilihlah Pemimpin yang siap dikritik oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui segala jenis saluran media. Baik media sosial maupun media Elekronik, cetak dan media siber (media online), dan pilihlah pemimpin yang sudah pernah memimpin apa lagi itu sudah teruji kepemimpinannya,” ungkap Ismail Sarlata.

See also  Ketua YP Ullumul Nafhsi Launching Program PKBM Paket A, B dan C

Jikapun Pemimpin yang sudah pernah memimpin belum terbukti kinerjanya, namun masyarakat hendaknya juga melihat apakah pemimpin yang memimpin melanjutkan pembangunan dari Pemimpin sebelumnya atau tidak. Jika ia melanjutkan, wajar-wajar saja seorang Pemimpin melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, namun walau demikian bukan berarti Pemimpin tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya mampu untuk menjadi figur Pemimpin yang diharapkan masyarakatnya pula.

Seperti saat ini, walau saya lama berdomisili dan atau berdiam di kota Pekanbaru Provinsi Riau. Namun saya tidak dapat melupakan asal usul tanah kelahiran saya, yakni kota negeri seribu Kubah Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, tentunya menginginkan seorang figur pemimpin yang baik demi untuk kemajuan Rokan Hilir menjadi lebih baik.

Walau saya tidak memiliki hak suara untuk memilih, namun saya masih dapat memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat di muka umum sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah beberapa kali di Amandemen.

See also  China Ancam AS Karena Blokir TikTok dan WeChat

Dengan ini saya selaku Ketua DPD PJI-Demokrasi Provinsi Riau,menghimbau dan mengajak masyarakat Rokan Hilir mari gunakan hak suara yang sebaik-baiknya, karena hak suara kita menentukan masa depan kabupaten Rokan Hilir dan nasib masyarakat Rokan Hilir itu sendiri akan mau kita bawa kemana Rokan Hilir ini nantinya untuk 5 (lima) tahun kedepannya. himbau Ismail Sarlata

Dan bagi calon pemimpin Rokan Hilir yang ikut bertanding dikancah Pemilukada serentak 2020 ini, bertarung dan bersainglah secara sehat dan jangan terlalu banyak memberikan janji-janji palsu untuk menarik simpatik dan atau hati masyarakat. Tunjukkan program-program yang singkat,padat, dan jelas bukan sekedar ucapan diseputaran Kampanye saja.Ingat jika siapapun itu yang terpilih nantinya,jika janji-janji dan atau program-program yang telah disampaikan didalam masa Kampanye tidak terwujud, maka yang terluka itu adalah hati masyarakat Rokan Hilir itu sendiri.

See also  Setukpa Lemdiklat Polri Hadirkan Menteri PAN-RB & Kalemdiklat Polri Pada Pembekalan Peserta Didik PAG

Dan kami dari Kalangan Insan Pers, yang tergabung didalam wadah Organisasi yang berbadan hukum. Dan Pers merupakan pilar ke 4 Pembangunan Bangsa, maka bagi Pemimpin terpilih nantinya perhatikan kritikan kami untuk menjadi sebuah kritikan positif membangun bukan untuk Dikriminalisasi akan sebuah kritikan yang diberikan oleh masyarakat melalui media, yang dituangkan dalam sebuah bentuk Karya Tulis untuk dipublikasikan di khalayak orang rame dan atau masyarakat seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Riau, sepertihalnya yang pernah terjadi di Kabupaten Bengkalis, yang diduga telah lakukan kriminalsasi terhadap salah seorang Pemimpin Redaksi media siber yang ada di Provinsi Riau. Tutup Ismail Sarlata sembari tersenyum. (**)

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

More from Author

L-Kompleks Apresiasi dan Dukung Langkah Cepat Kejati Sulsel Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan PDAM

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial...

Diskriminasi Seragam Sekolah, Pencitraan Hingga Siswa Sekolah Swasta Gigit Jari

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komuntas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial...

Komisi Informasi Sulsel Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Informasi DPRD Makassar

Potolotepo, Makassar | Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan akan menggelar...

L-Kompleks Kritik Penunjukan Plt Dirut PDAM Makassar, Sebut Melanggar Aturan

Potolotepo, Makassar | Keputusan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), yang...

- A word from our sponsors -

spot_img

Read Now

L-Kompleks Apresiasi dan Dukung Langkah Cepat Kejati Sulsel Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan PDAM

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) mengapresiasi dan mendukunng penuh langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang bergerak cepat mengusut dugaan tindak pidana Korupsi penggunaan Deposito Dana Cadangan PDAM Makassar Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar Rp24 miliar dalam bentuk deposito jangka...

Diskriminasi Seragam Sekolah, Pencitraan Hingga Siswa Sekolah Swasta Gigit Jari

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komuntas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menilai program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar hanya menampilkan pencitraan semu. Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, mengecam keras kebijakan yang tidak menyentuh siswa-siswi di sekolah swasta, padahal mereka adalah...

Komisi Informasi Sulsel Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Informasi DPRD Makassar

Potolotepo, Makassar | Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan akan menggelar sidang lanjutan pemeriksaan sengketa informasi antara Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, selaku pemohon, dengan Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai termohon, pada Kamis, (08/05/2025). Sidang ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya, setelah pihak Sekretariat DPRD Kota Makassar tidak...

L-Kompleks Kritik Penunjukan Plt Dirut PDAM Makassar, Sebut Melanggar Aturan

Potolotepo, Makassar | Keputusan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), yang menetapkan Hamzah Ahmad sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). L-Kompleks menilai proses penunjukan Direktur Utama PDAM Makassar penuh dengan persoalan...

Hariyadi Gunawan Tingkatkan Akses Pendidikan untuk Warga Kusta Melalui Uji Kesetaraan

Potolotepo, Makassar | Koordinator Program Lapangan Pendidikan Kesetaraan Disabilitas Kusta Paket A, B, dan C, Hariyadi Gunawan, S.Pd., yang akrab disapa Argun, baru-baru ini sukses melaksanakan kegiatan Uji Kesetaraan Pendidikan Disabilitas Kusta di dua lokasi berbeda: Komplek Kusta Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, dan Rumah Sakit Tajuddin...

Dinas Infokom Makassar Turunkan 12 Kuasa Hukum Dampingi 8 SKPD di KI Sulsel

Potolotepo, Makassar | Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang ajudikasi nonlitigasi terkait sengketa informasi publik yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-kompleks), Ruslan Rahman, terhadap sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, Kamis, (24/04/2025) Proses ajudikasi ini merupakan mekanisme penyelesaian...

Sekjen L-Kompleks Laporkan Perjadin Dinas Kesehatan Kota Makassar

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Laporan ini terkait dengan mata anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023 dan 2024. Laporan tersebut telah...

Dugaan Korupsi Pembangunan Lapangan Mini Soccer Disdik Sulsel Melayang ke Polrestabes

Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Pembangunan Lapangan Mini Soccer Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat...

L-Kompleks: Rotasi Jabatan Kepala Sekolah di Makassar Terkotori Praktik Korupsi

Potolotepo, Makassar | Sikap blak-blakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengungkapkan perilaku sejumlah kepala sekolah (kepsek) hingga kepala bidang (kabid) di Pemkot Makassar yang rela menawarkan uang untuk mempertahankan jabatannya, mendapat respons keras dari Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan, menilai bahwa...

Mencuat, Dugaan Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Mini Soccer Disdik Sulsel

Potolotepo, Makassar | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kembali diterpa badai dugaan korupsi terkait proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Pembangunan Lapangan Mini Soccer Dinas Pendidikan yang dibangun dalam area Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) yang...

Indikasi Penyimpangan Anggaran Mencuat Pada Rehab Rudin Kadisdik Sulsel

Potolotepo, Makassar | Proyek rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terletak di Jalan Andi Mappaodang 19 C, Kecamatan Tamalate, kini tengah menjadi sorotan setelah temuan yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks). L-Kompleks menduga adanya indikasi penyimpangan...

Mantan Kadisdik Makassar Dan Kabid Distan Terseret Kasus Pungli Sertifikat Lahan Sekolah

Potolotepo, Makassar | Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat lahan sekolah yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar serta pejabat Kepala Bidang Dinas Pertanahan kini memasuki tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah pihak sekolah mengeluhkan adanya permintaan pembayaran di...