Makassar, Potolotepo | Redaksi Mitra Sulawesi kembali menggelar Dialog Publik dengan tema “Anarkisme Merajarela, Tanggungjawab Siapa?” yang dilaksanakan di rumah jabatan Walikota Makassar, Baruga Anging Mammiri, Rabu (20/07/2022).
Kegiatan Dialog yang menghadirkan tokoh Sulawesi Selatan, memberi warna baru dalam Kegiatan Dialog, apa lagi kegiatan ini Live di Instagram dan Live Zoom. Arif Wangsa Dg Nai yang juga sebagai moderator dan penanggungjawab Kegiatan sangat berterima kasih kepada pemerintah kota Makassar yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
“Pertama kami berterima kasih Pemerintah Kota Makassar yang telah menfasitasi tempat dialog Publik yang ke-2,” salut Mantan Direktur LAPMI Makassar priode 2019-2020.
Kegiatan Dialog yang menghadirkan Syamsumarlin, SH (Direktur LKBHMI PB HMI), Zulkarnain Hamson, S.Sos, M.Si, (Direktur Pusdiklat JOIN Pusat) Kombes Jamalauddin Farti (Dirkrimum Polda Sulsel), Hasanuddin (Wakil Ketua Karang Taruna Sulsel), dan Dewa Putu Gede (Aster Kodim 1408 Makassar).
Syamsumarlin sebagai pengurus Bakornas LKBHMI PB HMI pun menuturkan bahwa tanggung jawab dalam keutuhan NKRI adalah masyarakat Indonesia.
“Upaya mempertahankan negara tersebut tertuang dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Pusdiklat JOIN, membuka ruang sebesar besarnya kepada seluruh elemen untuk bisa berkolaborasi dan melibatkan civitas akademika untuk sama sama memberikan pemahaman maupun pembinaan di generasi muda.
“Ada tiga Tawaran yang saya tawarkan kepada para narasumber maupun tamu undangan, kami siap menyediakan ruang sharing, memperkuat 5 elemen negara untuk membangun kota Makassar lebih baik, dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memberi pengetahuan buat generasi muda,” cetus Zul sapaan akrabnya.
Sementara itu dari pihak Polda Sulawesi Selatan pun mencatat, dari kurang lebih 2 tahun terakhir tindakan kriminalitas yang terjadi di Makassar memang sudah melebar di beberapa wilayah, dan ada beberapa titik yang menjadi rawan aksi Anarkisme.
“Kami melihat di Sulsel, harus menerapkan Tata, Tentram dan Raharja. Harus ada penataan sebelum mendapat ketentraman, setelah mendapat ketentraman barulah mendapatkan, kesejahteraan. Pembinaan sejak dini sangat dibutuhkan sentuh hati ke generasi muda ini sangat penting untuk mencegah tindakan kriminalitas,” tuturnya.
Kapolda Sulsel pun akan membuat pos pos jaga yang dinilai rawan akan aksi Anarkisme yang marak di Makassar.
“Kami akan membangun kembali pos jaga di daerah yang sering terjadi tindak kekerasan, untuk menetralisir pengaruh ke masyarakat,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini diundang Perwakilan PJ RT/RW se-Sekecamatan Makassar, Polsek se-Kota Makassar dan Beberapa SKPD, untuk bisa sharing dengan masalah masalah yang dialami di setiap SKPD, terutama tanggungjawab Orang Tua yang paling terpenting sebagai madrasah utama buat anak. (rls/tim)