Advertisement
General Crime Law & Crime

L-Kompleks Minta Wali Kota Makassar Serius Tangani Dugaan Pungli di SDN Tallo Tua 69 Makassar

Potolo Tepo 0

Potolotepo, Makassar | Sekolah Dasar Negeri Tallo Tua 69 Makassar viral setelah adanya postingan komentar di media sosial Instagram.

Dalam postingan tersebut, akun masyarakat089 mengeluhkan guru-guru di SDN Tallo Tua 69 yang memaksa orang tua murid menyetor Rp 75.000 untuk kegiatan maulid dan meminta bantuan Walikota Makassar turun tangan.

Pasalnya, selain orang tua merasa berat karena tidak memiliki penghasilan tetap, orang tua murid juga diancam anaknya tidak diberikan nilai jika tidak menyetor uang tersebut.

Sekjend L-Kompleks, Ruslan Rahman menganggap ini permasalahan serius yang harus dituntaskan oleh Walikota Makassar Munafri Arifuddin.

“Walikota harus turunkan tim untuk usut permasalahan tersebut. Apakah guru-gurunya yang bermasalah atau sepaket dengan Kepseknya,” ucapnya

Ruslan mendesak dugaan pungli di SDN Tallo Tua 69 ini mendapat atensi Walikota Makassar.

Selain itu, Ruslan juga membeberkan masalah yang lebih serius di sekolah tersebut.

“Selain dugaan pungli tersebut, kami menemukan dugaan pelanggaran yang lebih mencengangkan di sekolah tersebut,” ungkapnya.

Ruslan menyampaikan, ada dugaan pungli dan penggelapan dana orang tua siswa yang sudah disetorkan sebanyak Rp 375.000 per siswa sebanyak 3 kelas sejak penerimaan murid baru untuk seragam, batik, olahraga dan sampai hari ini tidak ada diberikan fisiknya.

“Hasil investigasi kami, setoran tersebut diberikan ke Guru atas nama Ratna yang diduga kuat atas perintah Kepala Sekolah,” terangnya.

Ruslan pun dengan tegas meminta kepada Walikota Makassar segera melakukan pencopotan Kepala SDN Tallo Tua 69 dan memutasi guru-guru yang terlibat.

“Jika terbukti, Kami minta Bapak Walikota segera mencopot Kepsek dan memutasi guru-guru yang terlibat karena sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Makassar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SDN Tallo Tua 69 Makassar, Endang yang dikonfirmasi wartawan via watsaap Kamis (25/9/2025) tidak memberikan respon. (**)

Local Government

Persiapan Rapat Panitia SLC Regional 2025 Dilakukan di SDIT Ar Rahmah

Potolo Tepo 0

Potolotepo, Makassar | Panitia Scout Leadership Camp (SLC) Regional 2025 menggelar rapat persiapan sekaligus pembagian tugas kepanitiaan pada Selasa, (23/09/2025) di SDIT Ar Rahmah, Makassar.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran panitia yang telah ditunjuk untuk menyukseskan pelaksanaan SLC Regional 2025. Agenda utama meliputi pembahasan teknis kegiatan, pembagian bidang kerja, penetapan koordinator setiap divisi, serta strategi koordinasi agar pelaksanaan acara berjalan lancar.

Ketua Panitia SLC Regional 2025, Kak Erwin Syarif, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting dalam mematangkan persiapan acara. “Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, kami optimis seluruh panitia dapat menjalankan perannya masing-masing sehingga SLC Regional 2025 bisa terlaksana sukses,” ujarnya.

SLC Regional 2025 sendiri rencananya akan dilaksanakan pada 16-20 Oktober 2025 Bumi Perkemahan Hutan Pinus Malino, Gowa]. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan karakter, pengembangan jiwa kepemimpinan, dan mempererat persaudaraan antarpramuka penggalang di wilayah regional.

Dengan dilaksanakannya rapat persiapan di SDIT Ar Rahmah, panitia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kegiatan yang berkualitas dan memberi dampak positif bagi peserta maupun masyarakat. (**)

Uncategorized

Ketua P2SP SMKN 1 Makassar Ucapkan Terima Kasih Atas Kritikan L-Kontak

Potolo Tepo 0

Potolotepo, Makassar | Sorotan dan Kritikan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMKN 1 Makassar melalui Bantuan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah tahun 2025, langsung mendapat tanggapan positif pihak SMKN 1 Makassar.

Dalam wawancara dan press releasenya, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMKN 1 Makassar, Wahidin mengatakan, berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada L-Kontak yang dianggapnya bagian dari kritikan membangun agar SMKN 1 Makassar jauh lebih baik kedepannya.

“Perlu kawan-kawan dari L-Kontak untuk mengkaji lebih dalam literasi dan regulasi terkait seperti apa alur proyek swakelola revitalisasi ini dan tentunya jangan disamakan dengan proyek APBD,” ucapnya .

Wahidin juga sudah berupaya sebisa mungkin menerapkan (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (SMK3).

“Kami sudah terapkan dan kalaupun ada yang lalai di lapangan mungkin oknumnya. Dan kami pastikan lebih ketat lagi mengawasi para pekerja,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (23/09/2025)

Pihaknya sudah menerapkan SMK3 dan para pekerja dipastikan sudah dibagikan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga keselamatan kerja tentunya akan jadi prioritas utama sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

“Terimakasih atas kritikannya tentunya ini kami anggap bagian dari support kawan-kawan penggiat LSM ke kami,” ujarnya.

“Persoalan pembetonan dan spesifikasi tentunya kami sudah melakukan upaya terbaik dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Jadi persoalan mutu ketahanan beton kita lihat nanti karena kami juga tidak asal, pasti kita uji juga,” beber Nur Wahidin.

Namun Ia juga menyayangkan, jikalau ada teman-teman dari penggiat LSM melampaui kewenangan BPKP dan pihak yang lebih berwenang dengan menjustifikasi ada mark up pada proyek tersebut sebesar 45% sedangkan proyek tersebut sementara berproses.

“Kami berharap teman-teman sabar menunggu prosesnya ini pembangunan agar kedepannya SMKN 1 semakin baik dan nyaman fasilitasnya sehingga menjadi salah satu faktor pendorong semangat siswa-siswi dalam proses belajar mengajar. Jadi sebaiknya jangan terlalu cepat negatif thinking,” jelasnya.

Pihaknya juga baik SMKN 1 Makassar, Disdik Sulsel aktif melakukan koordinasi dengan APH, jadi iapun tidak khawatir dengan adanya dugaan pelanggaran yang kemungkinan terjadi.

“Pihak sekolah, Disdik aktif berkoordinasi dengan APH terkait program revitalisasi ini baik sebelum, masa pekerjaan dan nantinya sampai selesai pekerjaan,” tutupnya.

Diketahui, Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan sudah pernah datang melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator proyek revitalisasi tersebut. (**)

Law & Crime

Meski Sudah Cut Off Dapodik, Diduga Beberapa Sekolah Masih Terima Siswa Lewat Jendela

Potolo Tepo 0

Potolotepo, Makassar | Meski Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara online Tahun Pelajaran 2025-2026 telah resmi ditutup, dugaan praktik curang masih terjadi di sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Makassar. Salah satu yang paling disorot adalah SMAN 3 Makassar, yang diduga masih terus menerima siswa baru secara ilegal, atau yang dikenal dengan istilah “siswa lewat jendela.”

Hingga hari ini (03/09/2025) masih ada orang tua siswa yng terlihat berdatangan ke SMAN 3 Makassar untuk mengupayakan agar anak mereka bisa diterima, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan integritas SPMB yang seharusnya berjalan adil dan merata.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jenderal Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-kompleks), Ruslan Rahman, memberikan pernyataan tegas. Menurutnya, jika siswa-siswa tersebut tetap diterima di sekolah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai jalur tangga khayangan yang memungkinkan siswa masuk sekolah tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

Angkel Sapaan Akrab Ruslan, menekankan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak sistem pendidikan yang berkeadilan. “Ini adalah praktik yang merugikan siswa lain yang telah mengikuti prosedur dengan benar,” ujarnya

Dugaan pelanggaran ini semakin kuat mengingat cut off data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sudah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025. Jika ada siswa yang diterima setelah tanggal tersebut, dapat dipastikan bahwa nama mereka tidak akan terdata di dalam sistem dapodik, jadi mau tidak mau siswa yang diterima masuk dalam kategori siswa gantung atau siswa yang bersekolah tetapi statusnya tidak resmi diakui oleh kementerian, jelas Angkel

“Untuk itu, Angkel meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, segera membentuk tim investigasi guna memverifikasi seluruh siswa yang masuk ke sekolah negeri. Tujuannya agar ketahuan siswa mana saja yang masuk melalui ‘jalur khayangan’ dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik kotor di dunia pendidikan tersebut.” tutup angkel.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp Rabu (03/09/2025) terkait dugaan praktik curang tersebut, tidak memberikan jawaban. (anr/**)