Advertisement

Kolaborasi dengan LPI, Kohati Syariah dan Hukum Sentuh Pendidikan Pelosok

Potolotepo, Maros | Korps HMI Wati (Kohati) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya bersama Lintas Pelosok Ilmu (LPI) berkolaborasi melaksanakan bakti sosial di Dusun Baru, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari sejak tanggal 1 April 2021 hingga 4 April 2021 ini mengangkat tema “Melukis Kebersamaan dalam Membangun Jiwa Kepedulian Terhadap Pendidikan Pelosok”. Adapun kegiatan itu dipusatkan di sekolah Binaan Lintas Pelosok Ilmu, SD Al-Ikhlas Tompobulu, Kabupaten Maros.

Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam bakti sosial itu, diantaranya mengajar di SD Al-Ikhlas Tompobulu, Mendekorasi sekolah, nonton dan bedah film serta memberikan tumbler (botol air minum) kepada peserta didik.

Adapun kelas mengajar untuk anak sekolah diisi beberapa materi, yakni kelas kebangsaan yang dibawakan oleh Ulfa Sri Hastuti, kelas kreativitas dibawakan oleh Ira, kelas literasi dibawakan oleh Putri, dan kelas karakter dibawakan oleh Bagas.

Tak hanya itu, Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya bersama Lintas Pelosok Ilmu mengadakan senam pagi bersama peserta didik SD Al-Ikhlas Tompobulu, Maros.

Ketua Panitia, Syahruni menyebutkan bahwa agenda yang disusun sesuai rencana telah berjalan sebagaimana mestinya.

“Beberapa agenda yang kami targetkan satu persatu terealisasi mulai dari mengajar adik-adik di sekolah binaan, mendekor sekolah, nonton bareng dan bedah film hingga berbagi Tumbler dengan adik-adik di sekolah,” kata Dopes sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa, Fajriani Akbar mengapresiasi semangat kader-kader Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya yang telah membersamai kegiatan itu hingga selesai.

“Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman Kohati yang sampai hari ini masih setia memberikan sumbangsi pikiran dan tenaga hingga baksos dan kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar,” ujar mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar itu.

Dikatakan Rani sapaan akrabnya, kegiatan Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya lebih memfokuskan pada kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak yang belum tersentuh pendidikan yang layak.

“Mengutip adagium Ali Syari’ati, bahwa jika kau bisa merasakan derita berarti kau hidup, tapi jika kau bisa merasakan derita orang lain berarti kau manusia. Itulah yang menjadi landasan kami mencetuskan kegiatan ini, tidak hanya sekedar menggugurkan program kerja tetapi juga agar bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, apatalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan,” jelas Rani

Rani juga berharap agar anak-anak yang berada di pelosok-pelosok desa dapat menikmati pendidikan yang layak.

“Harapan saya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bagaimana supaya adik-adik yang di pelosok-pelosok desa bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya serta bisa dicerdaskan tanpa melihat darimanapun mereka berasal,” imbuhnya.

Sedangkan, Ketua Umum LPI, Teguh Hakim berharap agar kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dalam berlembaga.

“Semoga kegiatan ini dapat menjalin hubungan yang harmonis antar kedua lembaga yakni Kohati Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya dan Lintas Pelosok Ilmu,” ucap Igo sapaan akrabnya.

Dia juga menyampaikan agar kegiatan ini dapat menjadi sarana informasi untuk menyebarluaskan bahwa di masih ada sekolah yang tertinggal di Sulawesi Selatan khususnya. (awph)

 

Pelantikan HPPMI Maros UINAM Bertajuk Rumah Cinta

Potolotepo, Maros | Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros Komisariat UIN Alauddin Makassar periode 2021-2022 menggelar pelantikan yang bertempat di Gedung Baruga B, Kantor Bupati Maros, Sabtu (27/03/2021).

Pelantikan tersebut mengangkat tema “Menuju Kepengurusan Intelektual Progresif yang Siap Membangun Rumah Cinta HPPMI Maros UINAM”.

Sebanyak 21 pengurus HPPMI Maros Komisariat UIN Alauddin Makassar yang terdiri dari sembilan laki-laki dan 12 perempuan dilantik langsung oleh Pengurus Pusat HPPMI Maros, Ridha selaku Wakil Ketua Umum.

Wakil Ketua Umum HPPMI Maros, Ridha dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan pengurus merupakan awal dari perjuangan.

“Pelantikan bukan akhir dari proses, ini awal perjuangan dalam kepengurusan. Tetap konsisten dan solid bersinergi, baik di komisariat maupun di pusat dengan baik untuk lembaga tercinta,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum HPPMI Maros UINAM, A. Ahmad Qusyairi menuturkan proses adalah tuntutan dalam berlembaga.

“Mari kita jadikan pelantikan adalah niat awal untuk berbuat kebaikan, sebab setau saya soal kebaikan itu mesti kita langgengkan. Kita solid bersama untuk membangun lembaga kita tercinta HPPMI Maros Komisariat UIN Alauddin Makassar,” tuturnya.

Dalam berlembaga, lanjut Oce sapaan akrabnya, bukan tentang siapa lama, buka tentang siapa yang baru, bukan juga tentang siapa yang tua dan muda, namun menurutnya, berlembaga adalah tentang siapa yang ingin berproses.

Dikesempatan yang sama, Demisioner Ketua HPPMI Maros UINAM periode 2020-2021 Siti Fatimah berpesan kepada pengurus yang dilantik untuk tetap komitmen melanjutkan tongkat estafet generasi HPPMI Maros khususnya Komisariat UIN Alauddin Makassar.

“Luruskan niat dan saling merangkul sesama kader HPPMI Maros Komisariat UIN Alauddin Makassar,” tandasnya.

Sekedar informasi, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan upgrading dan rapat kerja pengurus HPPMI Maros Komisariat UIN Alauddin Makassar periode 2021-2022. (**)

Kasus DED Stadion Mattoangin Mandek, DPP L-Kontak Kecewa

Potolotepo, Makassar | Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-Kontak) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan guna mendapatkan keterangan perkembangan (progres) terkait laporan pengaduan kasus Proyek paket penyusunan DED Stadion Mattoangin tahun 2020 yang dilaporkan tertanggal 01 September 2020 dan diterima bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulsel, Rabu (30/12/2020).

Tony Iswandi (Ketua DPP L-Kontak) didampingi Hasianto Parera (Divisi Monitoring Dan Evaluasi) bertemu Aidil Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dalam penjelasannya Aidil belum mampu memberikan keterangan terkait progres laporan L-Kontak di Kejaksaan Tinggi Sulsel.

“Saya belum bisa memberikan keterangan. Nanti saya tanyakan dulu sama timnya ya,”. Kata Aidil.

Bahkan menurut Aidil laporan L-KONTAK hingga kini belum masuk ranah penyelidikan.

“Sudah dilakukan pemanggilan pihak terkait dan itu belum masuk ranah penyelidikan. Ada tahapannya untuk sampai ke tahap penyelidikan,” tambah Aidil.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Firdaus Dewilmar, SH, M.Hum saat dikonfirmasi via WhatsApp membenarkan adanya laporan L-KONTAK.

“Saya cek dulu ya,” jelas Kejati.

Tony Iswandi kecewa atas kinerja Kejati Sulsel yang sangat lamban dalam menindaklanjuti laporan lembaganya.

“Sudah empat bulan laporan lembaga kami belum ada kejelasan. Jika memang tidak dapat ditindaklanjuti, tolong sampaikan ke lembaga kami dong, sebab kami melaporkan secara resmi,” jelasnya.

Iswandi menjelaskan, dalam laporan pengaduan tersebut lembaganya menduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menambahkan persyaratan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni pada Huruf I. Akibatnya dapat menimbulkan Persaingan Usaha yang tidak sehat sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Yang Sehat.

Ditambahkan Iswandi, Pokja dalam melakukan evaluasi Lelang Penyusunan DED Satdion Matoangin Tahun Anggaran 2020 diduga tidak sesuai yang tertuang dalam Dokumen Lelang. BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, huruf F angka 2 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimana Bukti Setor Pajak atau Laporan Keuangan tidak dibutuhkan audit Akuntan Publik.

“Dalam Dokumen Lelang dan KAK yang merupakan dokumen standar laporan keuangan perusahaan tidak tercantum penekanan terkait laporan keuangan perusahaan yang harus diaudit oleh Akuntan Publik. Saya menduga PPK telah menambahkan persyaratan yang tidak tertuang dalam dokumen standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa PPK dan Pokja melakukan pengaturan tender yang menguntungkan salah satu peserta dan merugikan peserta lainnya,” tegasnya.

Untuk diketahui DPP L-Kontak telah melaporkan kasus Proyek paket penyusunan DED Stadion Mattoangin tahun 2020 tanggal 01 September 2020 lalu namun hingga akhir Desember ini Kejaksaan Tinggi belum juga mempunyai progres yang baik untuk laporan tersebut.

Kasus Proyek paket penyusunan DED Stadion Mattoangin tahun 2020 diduga melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, dimana gubernur dalam akun instagramnya pada 10 Desember 2019 mengatakan “Renovasi Stadion Mattoangin di Design Oleh @yoriantar”.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang dikonfirmasi terkait kasus ini hingga berita ini diturunkan tidak menanggapi. (rr/**)

Asprov PSSI Riau Gelar Kongres Tahunan Secara Virtual, Bahas Laporan Kegiatan 2019

Potolotepo, Pekanbaru | Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Riau menggelar Kongres Biasa atau kongres tahunan secara virtual, dikantor PSSI Riau, Jalan Dt. Setia Maharaja no 5. Kota Pekanbaru, Sabtu 28 November 2020. Kongres digelar, membahas laporan kegiatan tahun 2019, pencabutan ke anggotaan, pengesahan anggota baru

Acara kongres di hadiri, Ketua Umum PSSI Pusat yang diwakili PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi. Hadir dalam acara seluruh Askab dan Askot PSSI se Riau. Selain itu, hadir juga anggota Exco Asprov Riau diantaranya H Nasril, H.Nasrul, Bumidin Boy Sabirin.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Asprov PSSI Riau H Husni Thamrin.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres Asprov PSSI Riau H Nasril S.Pd, M Pd mengatakan, peserta adalah anggota Askot dan Askab 12 kabupaten/kota. Kemudian, club yang menjadi vooter yang punya hak suara 17 club.

“Kegiatan kita juga mengagendakan pencabutan keanggotaan KS Tiga Naga sehubungan dengan ks tiga naga tercatat sebagai peserta liga 2 dengan nama aa tiga naga. Selanjutnya pengesahan anggota club baru sebanyak 8 club, “sebut Nasril

Nasril menuturkan, kedelapan club baru itu, Gunung Sari FC Kampar, Lindai Sinau FC Kampar, Pendalian FC Rohul, Pekanbaru United, Wahana FC Pekanbaru, Simas FC Pekanbaru, Inhil FC Indragiri Hilir (Inhil).

“Laporan kegiatan Asprov PSSI Riau 2019, dari 27 vooter yang diundang, hadir 19 vooter. Sungguh pun demikian kongres tetap bisa dilanjutkan karena telah sesuai dengan statuta PSSI. Yakni 2/3 yang hadir dari jumlah vooter, “ucap Nasril

Kembali Nasril mengungkapkan, pencabutan keanggotaan KS Tiga Naga sebagai anggota karena telah mengajukan permohonan dengan alasan berada diliga dua dengan nama AA Tiga Naga di liga dua.

Sementara KS Tiga Naga masih terdaftar di liga tiga. Akibatnya AA Tiga Naga di liga dua tidak bisa di Ganti nama dengan KS Tiga naga karena masih terdaftar diliga tiga.

“Semoga persepakbolaan di riau semakin jaya Aamiin, “tutup Nasril. (Anhar Rosal)

Hasianto Parera: Ada indikasi Mark Up Pada Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu 2020

Potolotepo, Makassar | Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-Kontak) menyoroti Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 senilai kurang lebih 4,6 Miliar Rupiah.

Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi DPP L-Kontak, Hasianto Parera yang ditemui di sekretariat DPP L-Kontak mengatakan, sorotan yang dilakukan lembaganya lantaran adanya indikasi Mark-up, Kamis (26/11/2020).

“Lembaga kami menduga pada pelaksanaan anggaran Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 terjadi kemahalan harga. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan tim analisa lembaga kami,” ungkapnya.

Hasianto berharap temuan lembaganya segera mendapatkan jawaban resmi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait surat klarifikasi yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kita tunggu saja jawaban resmi dari Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan atas Surat Klarifikasi yang telah kami layangkan,” tegasnya.

Hasianto menambahkan, jika Kepala Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan agar bersikap tegas dengan tidak memberikan ruang bagi bawahannya yang coba mempermainkan anggaran pemerintah.

“Sebagai pimpinan yang merupakan penanggung jawab, jika ada penggunaan anggaran oleh bawahannya yang terindikasi bermasalah, maka harus bersikap tegas dan jangan melakukan pembiaran dengan alasan apapun,” katanya.

Hasianto juga berharap Kepala Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan komitmennya dalam menyelenggarakan anggaran yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kami dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) sangat mengharapkan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan yang bersih, dan harusnya berani menghentikan proyek yang terindikasi bermasalah dimulai dari perencanaannya,” tutupnya.

Sementara Kepala Bidang PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dihubungi melalui nomor HP dan whats App nya hingga berita ini ditayangkan tidak memberi respon. (**)

Komisioner KPU Takjub Akan Keindahan Alam Pulau Tinabo

Potolotepo, Selayar | Perjalanan panjang yang lumayan melelahkan dari kota Makassar menuju daratan ibukota Bumi Tanadoang, cukup dirasakan oleh rombongan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, bersama dua belas unsur pimpinan KPU penyelenggara pilkada serentak lainnya di Sulawesi-Selatan yang tiba di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan “menggandeng” koordinator divisi, dan kasubag dari masing-masing KPU kabupaten kota.

Namun kepenatan dan rasa letih yang sempat menghinggapi perasaan rombongan belakangan terbayar lunas oleh suguhan pesona keindahan alam laut dan pantai yang tersaji mulai dari pintu penyeberangan Pelabuhan Ferry, Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba sampai ke Pulau Tinabo, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pernyataan ini diutarakan Simon, salah seorang perwakilan rombongan, asal Tana Toraja Utara yang secara blak-blakan memuji keindahan panorama alam laut dan pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Meski sempat merasakan kepenatan dalam perjalanan. Akan tetapi, kepenatan tersebut enyah dalam seketika, tergantikan oleh situasi alam serta keindahan panorama alam pantai kota Bumi Tanadoang dengan daya dukung kontur alamnya yang bagus dan lumayan menjanjikan masa depan.

Mewakili rombongan, Simon menitipkan harapan agar potensi wisata alam pantai yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus dikembangkan melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas perhubungan udara yang jauh lebih refresentatif dan memadai.

Kehadiran maskapai penerbangan dengan daya dukung pesawat yang berkapasitas lebih besar, menjadi mimpi dan harapan Simon dalam kerangka untuk menunjang kemajuan dan peningkatan masa depan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberadaan maskapai penerbangan dan pesawat berbadan besar di lintasan Bandar Udara H. Aroeppala Padang, tentu saja diharapkan akan berimplikasi secara positif terhadap kelancaran dan peningkatan aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia berharap, kunjungannya bersama jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi-Selatan yang didampingi oleh dua belas ketua KPU kabupaten kota, bukan kunjungan terakhir.

Rasa rindu akan senantiasa hadir dan terbetik untuk kembali melancong dan bertandang ke pesisir Pulau Tinabo dengan suasananya yang sangat menyenangkan dan tidak kalah indah dari Pantai Kuta Bali.

Suasana alam pantai pasir putih terbuka, menempatkan Pulau Tinabo sebagai salah satu kawasan destinasi wisata yang strategis dan berpotensi untuk dikemas sebagai tempat pemusatan berbagai bentuk aktivitas, mulai dari kegiatan pengambilan gambar, prawedding, rapat, sampai pelaksanaan pesta hajatan pernikahan dan dinner.

Meski tak dipungkiri bahwa masih dibutuhkan beberapa bentuk penataan, baik dari sisi kelengkapan fasilitas, maupun aksesibilitas perhubungan yang dirasakan pengunjung lumayan jauh dan melelahkan.

Langkah ini dinilai sangat urgent dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan dan pengunjung, urai Simon panjang lebar dalam keterangan pers yang disampaikannya di hadapan wartawan.

Selain menyampaikan pujian dan ungkapan rasa kagum terhadap keindahan panorama alam Pulau Tinabo, Simon juga tak luput menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala antusiasme jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari rangkaian kegiatan penyambutan di Pelabuhan Ferry Pamatata sampai dengan diakhirinya, penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor DPT) dan data persiapan pemilih pindahan (DPPh) hari ketiga di Pulau Tinabo.

Jajaran KPU Tanah Toraja Utara bersama rombongan merasa sangat puas dan bahagia bisa bersama-sama dengan para pimpinan KPU kabupaten kota lain di Sulawesi-Selatan. (**)

Empat Issue Pemdes Disampaikan SAM ke Menteri Desa Saat Raker Evaluasi Anggaran 2020

Potolotepo, Jakarta | Pada rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Syahrul Aidi Maazat (SAM) sebagai anggota Komisi V menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan oleh Menteri Desa PDT dan jajarannya terkait pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan desa se-Indonesia.

Rapat dengan materi evaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan Penyampaian Laporan hasil kunjungan kerja reses dan spesifik Komisi V DPR RI tahun 2020 yang dilaksanakan pada Rabu (18/11/2020) ini dihadiri oleh anggota Komisi V DPR RI beserta Menteri Desa PDT beserta jajarannya.

Setidaknya ada empat issue menarik yang disampaikan oleh SAM kepada Mendes, yaitu pertama terkait tentang jomplangnya anggaran Kementerian Desa PDT dibandingkan dengan mitra komisi V lainnya. Dan dia secara pribadi mendukung agar anggaran Kementerian Desa PDT tahun anggaran 2021 agar dinaikkan.

“”Karena kita lihat kemarin ada program cukup bernas yang mesti dapat anggaran namun karena ada keterbatasan anggaran, maka diharapkan untuk tahun berikutnya mesti dapat dukungan anggaran yang lebih memadai. Dan saya secara pribadi sebagai mitra Komisi V mendukung agar anggaran Kementerian Desa tahun 2021 ditingkatkan” kata Syahrul Aidi Maazat atau SAM ini.

Kedua, tidak teraturnya pencairan anggaran dana desa setiap tahunnya. Bahkan terkadang dana desa itu pada tahap akhir baru ditransfer pada bulan Desember setiap tahunnya. Sehingga banyak kades yang takut untuk menggunakan anggaran tersebut.

“Dan itu mereka ragu, antara mau mencairkan dana untuk dilaksanakan atau tidak. Jika mereka laksanakan tidak akan selesai. Jika tidak dilaksanakan maka program mereka tidak terealisasi.” kata SAM lagi.

Kemudian evaluasi ketiga, SAM menyoroti gaji kepala desa yang tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab seorang kades. Sebagaimana diketahui, gaji kades itu adalah 2,5 juta per bulannya. Nilai tersebut tidak sesuai dengan beban sebagai penanggung jawab anggaran atau pelayanan kepada masyarakat.

“Kades menerima tamu dari masyarakat, pejabat daerah, LSM, camat hampir tiap harinya. Sementara anggaran ini tidak ada diregulasi oleh Kemendesa. Maka harapan saya, Kemendesa dapat mencarikan solusi dan membuat regulasi agar beban Kades ini ada solusinya” terang pria yang merupakan tamatan Universitas Al Azhar Mesir ini.

Sedangkan evaluasi yang ke empat, SAM menyoroti tentang kiprah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak tepat sasaran. Dia menilai Bumdes harusnya tidak menjadi kompetitor bagi pelaku usaha di desa. Bumdes harus menjadi pendorong pelaku usaha agar makin mapan usahanya.

“Contoh, Bumdes itu ada yang membuat mini market, yang masyarakat juga membuat mini market. Harusnya Bumdes bukan saja berpikir mendapat untung, namun juga menggiring masyarakat agar berusaha. Jadi Bumdes dapat membantu masyarakat dalam berusaha, bukan menyaingi masyarakat dalam berusaha.” terang SAM lagi. (**)

Unit Reskrim Singingi Menangkap 2 Pelaku Curanmor

Potolotepo, Riau | Dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ditangkap Unit Reskrim Singingi dan Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi (Kuansing) di dua tempat berbeda. Kedua pelaku bernama Suhen dan Pinan.

Awalnya pelaku Suhen ditangkap di KM 2 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Senin 16 November 2020, Pukul 22.00 Wib. Pelaku Suhen merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara Curanmor Unit Reskrim Singingi dan Sat Reskrim Polres Kuansing.

Saat dilakukan pengembangan, pelaku Suhen mengaku bahwa ada temannya bernama Pinan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motordi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.

Sementara pelaku Pinan ditangkap di Basrah Kecamatan Kuantan Hilir, Selasa 17 November 2020, sekira Pukul 03.00 wib. Dari tangan pelaku berhasil disita sepeda motor tersebut.

Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Nurlela warga Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.

Barang Bukti (BB) diamankan 1 unit Sepeda Motor Vario Nopol BM 4559 KT Warna silver Biru. Saat ini kedua pelaku sdh ditahan di Polsek Singingi guna proses penyidikan lebih lanjut. (Anhar Rosal)

Epyardi Asda, Generasi Milenial Harus Terlibat Membangun Kabupaten Solok

Potolotepo, Solok | Generasi milenial harus Generasi Milenial Harus Difasilitasi dan Didorong Bersama-sama untuk Ikut Terlibat Membangun Kabupaten Solok. Pernyataan tersebut disampaikan calon Bupati Solok, Eyardi Asda saat berkunjung ke Nagari Supayang(11/11). Menurutnya, anak-anak sekarang sangat potensial dan harus terlibat membangun daerah.

“Berbeda dengan zaman saya dulu ketika muda. Dengan adanya kemajuan teknologi, generasi milenial sangat kita harapkan berperan aktif membantu ide dan gagasan dalam rangka percepatan pengembangan Kabupaten Solok kedepan,” katanya.

Sebagai generasi penerus, maka pihaknya akan merangkulnya. Ketika sukses di kemudian hari, Epyardi yakin, generasi milenial perlu mendapat dukungan serta fasilitas yang memadai untuk mendukung perkembangan dan kreatifitas mereka.

Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini. Banyak generasi muda kita yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan berhenti bekerja. Epyardi akan berusaha keras untuk memberikan failitas kepada anak muda seperti membuat program pelatihan wirausaha untuk anak muda, lembaga pengembangan skill serta akses permodalan yang lebih mudah.

“Lapangan kerja saat ini sangat sedikit sekali. Tentunya dengan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kelas-kelas wirausaha dan pengembangan skill nanti kita harapkan bisa membuka lowongan kerja khususnya pada anak-anak milenial,” jelas dia.

Dengan program yang telah disiapkan oleh Epyardi Asda untuk milenial, ia berharap milenial di Kabupaten Solok lebih aktif lagi untuk ikut berpastisipasi ditengah masyarakat.

“Anak muda kabupaten Solok itu banyak yang hebat-hebat dan berprestasi diluar Kabupaten Solok. Tapi, selama ini tidak diperhatikan dan diberikan fasilitas serta wadah. Kedepannya, anak muda kabupaten Solok harus menjadi patner pemerintah kabupaten solok serta harus mampu memberikan ide ide dan gagasan kreatif sesuai perkembangan zaman untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Solok,” tutup Calon Bupati Solok, Epyardi Asda. (dw/**)

Selayar Tuan Rumah Rakor Evaluasi DPT Pilkada Serentak

Potolotepo, Selayar | Masa pandemi covid 19 tidak menjadi batu sandungan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KPU Sulsel bersama segenap ketua, serta anggota KPU dari 12 kabupaten kota penyelenggara pilkada untuk datang bertandang dan menghadiri pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi daftar pemilih tetap (DPT) dan persiapan daftar pemilih pindahan (DPPh) 12 kabupaten kota se Sulawesi-Selatan dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 yang dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rombongan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), tiba di Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar, menumpangi KMP. Kormomolin dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba pada hari, Selasa (09/11/2020) siang.

Dari Pelabuhan Pamatata, rombongan diarahkan ke Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomate’ne untuk rehat dan menikmati suguhan menu kuliner ubi kayu dan pisang goreng, sebelum kemudian melanjutkan perjalananan menuju kawasan wisata Karang Indah, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki.

Rombongan dijemput Kasubag Data, KPU Kepulauan Selayar, Andi Usman yang didampingi jajaran staf sekretariat KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK) Bontomate’ne bersama segenap usur panitia pemungutan suara (PPS) se Kecamatan Bontomate’ne.

Setiba di kawasan wisata Karang Indah, rombongan disambut panitia pemilihan kecamatan (PPK) Buki yang menyuguhkan menu es kelapa muda. Meninggalkan kawasan wisata Karang Indah, iring-iringan kendaraan yang ditumpangi rombongan melanjutkan perjalanan menuju ibukota Benteng.

Perjalanan rombongan berakhir di Adira Kuliner dan Sasa Coffee, Parappa, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu yang menjadi lokasi makan siang. Dari Adira Kuliner, rombongan diantar menuju lokasi pemondokan masing-masing. (Andi Fadly Dg. Biritta)