Potolotepo, Makassar | Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, tersandung masalah terkait rekaman percakapan antara Kabid SD dengan staf keuangan yang bocor di media sosial.
Rekaman tersebut mengungkap dugaan kolusi jahat antara penyelenggara kegiatan dari instansi pemerintah dengan pihak hotel.
Kasus ini memicu Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) untuk menggali lebih dalam potensi persekongkolan yang mungkin melibatkan instansi lainnya.
Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, menyatakan pihaknya telah mengendus adanya kolusi jahat yang melibatkan Dinas Pendidikan Makassar dan pihak hotel.
“Dari rekaman itu, kami mensinyalir ada persekongkolan jahat antara penyelenggara kegiatan dari Disdik Makassar dengan pihak hotel. Kami akan mulai menggali apakah hal serupa juga terjadi di instansi lain,” ungkap Ruslan saat ditemui di Warkop 99 Makassar, Sabtu (31/08/2024).
Menindaklanjuti temuan ini, L-Kompleks akan memulai investigasi dengan menyurati beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar yang dicurigai kerap mengadakan kegiatan di hotel.
Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti dari pihak hotel yang terlibat, kemudian dilanjutkan dengan permintaan informasi dari SKPD terkait kegiatan mereka di hotel antara tahun 2022 hingga 2024.
SKPD yang akan disurati antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat DPRD Kota Makassar, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
L-Kompleks berkomitmen untuk mengungkap praktik kolusi yang merugikan keuangan daerah dan mengawasi serta mendesak adanya tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam kasus ini. (**)
