Advertisement

Kadiskum Koarmada II Ikuti Sosialisasi UNCLOS 1982 terkait Yuridiksi, Zona Maritim dan Hak Lintas

Potolotepo, Surabaya | Dari ruang rapat Candrasa, Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Koarmada II Kolonel Laut (KH) Elly J. Sumampauw mengikuti kegiatan Sosialisasi UNCLOS 1982 terkait Yuridiksi, Zona Maritim dan Hak Lintas TA. 2020 yang dilaksanakan secara virtual dan dibuka langsung oleh Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, Senin (26/10/2020).

Sosialisasi virtual tersebut diikuti oleh Perwira Hukum dan Komandan Unsur jajaran Koarmada II, serta Lantamal dan Lanal di jajaran koarmada II. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan kepada perwira TNI AL tentang Hukum Laut Internasional (Unclos 1982), terkait dengan Yuridiksi, Zona Maritim dan Hak Lintas, melalui paparan yang disampaikan oleh Kadiskumal Laksma TNI Kresno Buntoro.

Sementara itu Asops Kasal Laksda TNI Didik Setiyono dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki perairan yang sangat luas dan menjadi jalur perlintasan internasional, wajib memberikan akses melintas bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing untuk keperluan berbagai macam aktivitas. “ Diantaranya aktivitas damai, aktivitas transit dan aktivitas alur kepulauan yang telah diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional, “ ujar Laksda Didik Setiyono.

“ Terkait aktivitas tersebut, untuk menjawab tantangan kedepan diperlukan penyamaan visi, misi dan persepsi, pola pikir dan sikap serta pola tindak dalam rangka memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi perwira TNI AL, terhadap sumber hukum internasional UNCLOS 1982 yang telah menjadi pedoman dalam melaksanakan aktifitas internasional untuk mengurangi konflik antar pengguna laut, “ lanjutnya.

Disisi lain, Kolonel Elly J. Sumampauw menuturkan, bila keikutsertaannya dalam sosialisasi ini adalah sesuai instruksi langsung Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan terkait peningkatan pofesionalisme para perwira hukum dan Komandan unsur di jajaran Koarmada II. “ Selain itu juga selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di bidang Peningkatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman bersifat non-konvensional yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan kedaulatan negara, “ tutur Kolonel Elly. (Ezl)

Sumber : Pen2

Polda Sumut Gelar Pelatihan Peningkatan Fungsi Kehumasan

Potolotepo, Medan | Polda Sumatera Utara pada hari Senin 26/10/2020) melaksanakan pelatihan peningkatan fungsi kehumasan.

Hadir dalam pelatihan ini, mewakili Kapolda Sumut yaitu Irwasda KBP Drs. Armia Fahmi MH di dampingi Kabid Humas, Dir Krimsus dan PJU Polda Sumut, para Narasumber dan peserta Satker Humas Poldasu dan Polres di Santika Ballroom Medan, Sumatera Utara.

Dalam amanatnya Kapolda Sumut yang di sampaikan Irwasda Poldasu, bahwa Kapolda sangat ingin memberikan arahan namun ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan, masih luar kota maka di wakili oleh Irwasda Polda Sumut.

Secara pribadi Kapolda Sumut menyambut baik kegiatan kehumasan yang bertema, ” Strategi manajemen media humas Polda Sumut T.A 2020,” untuk mendukung Polri menjadi Polri yang promoter.

Saat ini kita berada di era digital dan demokrasi maka kita tidak boleh tertinggal, kita juga harus mengikuti jaman di mana saat ini berita beredar sangat cepat di media sosial.
Dengan adanya demokrasi maka setiap orang bisa menyampaikan aspirasinya di media sosial, tanpa memikirkan dampaknya yg banyak menyebabkan hoax ataupun head speech, jelas Irwasda Polda Sumut.

Dalam amanatnya Kapolda Sumut juga berharap para satker humas harus mampu menekan berita negatif, hoax atau head speech yang dapat mepengaruhi stabilitas kamtibmas dengan pengelolaan dan penyampaian berita yg sebenarnya.

“Kapolda berharap setiap hari satker humas baik polda dan juga polres harus mengirim berita positif seperti keberhasilan polri dan kegiatan humanis.”

Di akhir amanatnya Kapolda Sumut juga berharap agar apa yang di sampaikan para narasumber dapat di serap sehingga mampu di terapkan saat bertugas.
Kegiatan di lanjutkan dengan penyerahan plakat dan foto bersama. (Ezl)

Menteri PPN Jadi Narasumber di Acara International Workshop on Coastal Reservoir

Potolotepo, Jakarta | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menjadi narasumber dalam acara International Workshop on Coastal Reservoir: “Water Availabilty, Coastal Security and Sustainability” yang berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2020.

Acara ini merupakan kolaborasi Bappenas dengan Institution of Engineers Indonesia (PII) dan International Association for Coastal Reservoir Research (IACRR).

Pulau Jawa sejauh ini menjadii pulau yang memiliki peningkatan populasi yang cukup tinggi terlebih dengan pesatnya pertumbuhan industri disana, maka timbulah lonjakan permintaan air yang tinggi. Dalam acara ini Menteri menyoroti tentang pasokan air bersih di wilayah Jawa jika tidak diperbaiki kian hari pasokannya akan semakin menurun.

“Berdasarkan proyeksi tekanan air yang dilakukan oleh World Resouces Institute, Jawa akan menghadapi tekanan air yang tinggi pada tahun 2040, yang berarti semakin banyak pengguna air yang bersaing untuk mendapatkan pasokan yang terbatas,” ujar Menteri dalam kata sambutannya.

Saat ini, pemerintah telah menggarap perencanaan pembangunan 13 kawasan Industri di Pulau Jawa. Untuk memenuhi pasokan air di wilayah industri diperlukan 67 meter kubik perdetik dan harus dipenuhi melalui sistem air perpipaan. Namun, yang menjadi kekhawatiran ialah akses yang tidak memadai ke sistem air perpipaan akan membuat berbagai pihak mengekstraksi air tanah di luar batas aman. Terlebih air tanah masih menjadi sumber utama air untuk keperluan 42% rumah tangga di Pulau Jawa.

“Meskipun konsumsi air tanah domestik di Jawa jauh di bawah hasil air tanah yang aman, abstraksi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan muka tanah yang serius di Pantai Utara Jawa,” ucap Menteri.

Persoalan lain mengenai ketersediaan air bersih di Pulau Jawa yang mulai menurun karena alih fungsi lahan di DAS Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Selain itu pencemaran air sungai di Pulau Jawa juga mempengaruhi keterbatasan pasokan air bersih.

Untuk mengatasi masalah ini, Bappenas telah menetapkan 8 arahan kebijakan utama untuk mendukung pengembangan sumber daya air di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdiri dari: Pertama, konservasi sumber daya air khususnya di daerah tangkapan air; Kedua, meningkatkan tata kelola kelembagaan; Ketiga, mengoptimalkan dan mengembangkan infrastruktur penyediaan air; Keempat, menerapkan rencana keamanan air; Kelima, smart water management termasuk modernisasi irigasi; Keenam, pengembangan penyimpanan multiguna; Ketujuh, meningkatkan pengelolaan banjir perkotaan; dan terakhir, meningkatkan pengendalian dan ketahanan bencana.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut sebelumnya, Bappenas telah mengidentifikasi 7 program Quick Win untuk menghadapi tantangan ketersediaan air ini. Tujuh quick win ini diantaranya: pertama, rencana keamanan air; kedua, pengelolaan air yang cerdas; ketiga, penyimpanan multiguna untuk air, banjir, dan energi; keempat, infrastruktur hijau; kelima, air untuk ketahanan pangan dan gizi; Keenam, pengendalian dan ketahanan bencana; dan terakhir, Pengembangan Pesisir Terpadu.

Pembangunan Pesisir Jawa Terpadu ditetapkan sebagai major project dalam RPJMN 2020 – 2024. Kegiatan major project ini adalah penanganan penurunan muka tanah dan banjir pesisir, pemenuhan kebutuhan air; dan juga, penyediaan air limbah dan sistem pengelolaan limbah padat.

Target struktural dan non-struktural telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan. Sasaran tersebut antara lain pemasangan 104 unit peralatan pemantauan penurunan muka tanah, pembangunan 100 unit stasiun pemantauan kualitas air, pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik untuk 592.637 rumah tangga; dan gedung Jalan Tol Semarang Demak sepanjang 27 kilometer.

“Sebagai penutup, saya ingin menekankan pentingnya memperkuat ketahanan air di Jawa dengan: (1) meningkatkan pengiriman dan akses pasokan air; (2) meningkatkan ketahanan terhadap penurunan muka tanah, abrasi, dan banjir; dan (3) meningkatkan kualitas air. Meningkatkan kapasitas penampungan air adalah suatu keharusan untuk mengatasi masalah kekurangan air di Jawa,” tutup Menteri. (**)

16 Pelanggar Prokes Terjaring Petugas Gabungan Dalam Operasi Yustisi di Pasar Meruya

Potolotepo, Jakarta | Sebanyak 16 orang terjaring operasi yustisi oleh petugas gabungan tiga pilar Kembangan Jakarta Barat di Pasar Meruya, Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat, Minggu (25/10/2020).

Ke 16 pelanggar tersebut kedapatan tak mengenakan masker saat beraktivitas. Akibatnya mereka dikenakan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum.

“Sesuai Instruksi Presiden sebelumnya, operasi kami gelar untuk mendisiplinkan masyarakat yang belum menerapkan pencegahan COVID-19,” kata Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Imam Irawan.

Imam menjelaskan, operasi dilakukan dengan tim gabungan. Memang masih banyak masyarakat yang kedapatan tak melakukan protokol pencegahan COVID-19.

Pihaknya menyimpulkan bahwa sampai saat ini, masyarakat masih perlu diingatkan untuk menggunakan masker.

“Secara umum tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker masih sangat perlu peningkatan pendisiplinan,” imbuhnya. (**)

Polsek Kebon Jeruk Gelar Operasi Cipta Kondusif, Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Potolotepo, Jakarta | Guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, Polsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat menggelar apel gabungan bersama Citra Bhayangkara yang dilanjutkan operasi cipta kondusif antisipasi gangguan kamtibmas, Sabtu (23/10/2020) malam.

Dalam arahannya, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol R Sigit Kumono mengatakan, kegiatan apel malam minggu guna cipta kondisi (cipkon) merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap malam minggu dengan tujuan mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya yang dapat mengganggu kondusifitas kamtibmas yang selama ini telah berjalan baik serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Dalam apel ini kita tetap bersama – sama melaksanakan giat Patroli wilayah dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas terutama Tawuran menjelang pagi hari subuh,” terang Kompol Sigit.

Disamping itu juga untuk antisipasi kerawanan Kamtibmas Curat, Curas dan Curanmor, Balap liar serta Tawuran.

“Untuk pelaksanaan Patroli Mobile nanti kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan kerawanan wilayah masing – masing. Mari kita laksanakan Giat ini dengan penuh semangat dan keikhlasan, dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan,” tuturnya.

Setelah apel dilanjutkan dengan patroli skala sedang sesuai daerah rawan dipimpin Para Padal masing masing.

Adapun rute Patroli antaranya melewati Jalan Pahlawan, Pos Pengumben, Kelapa Dua, Jalan Panjang Arteri pesing Garden, Kedoya Raya, Pesing Koneng, Patra Raya, Kebon Raya Duri Kepa dan Jalan Daan Mogot Depan Coca cola ( Pintu Kereta ). (**)

15 Pelanggar Protokol Kesehatan Terjaring Saat Operasi Yustisi Petugas Gabungan Tiga Pilar Tambora Jakarta Barat

Potolotepo, Jakarta | Petugas gabungan tiga pilar Tambora Jakarta Barat melakukan operasi yustisi di Jalan Kali Besar Barat, Minggu (25/10/2020).

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol M Faruk Rozi mengatakan, penertiban ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Razia disiplin pakai masker itu melibatkan unsur tiga pilar untuk mengingatkan dan memberi sanksi teguran kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” ucap Kompol Faruk.

Adapun dalam operasi yustisi hari ini, kata Faruk, terdapat 15 orang pelanggar antaranya 14 pelanggar diberikan sosial dan 1 pelanggar diberikan sanksi denda sebesar Rp.150.000,-.

Sementara, salah seorang masyarakat setempat mengatakan sangat mendukung adanya razia untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.

Ia berharap adanya petugas yang rutin melakukan razia ke jalanan bisa menyadarkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti tetap memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

“Tentunya saya mendukung adanya tindakan tegas pemerintah untuk menertibkan warga yang tidak pakai masker,” imbuhnya. (**)

Singgah Di Belawan, Satgas Pelayaran OBS Disambut Meriah Dengan Tarian Daerah

Potolotepo, Medan | Memasuki Alur masuk Belawan KRI Bima Suci langsung disambut dengan sailing pass unsur-unsur Satuan Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI AL I (Lantamal I) Belawan. Begitu juga kesibukan di KRI Bima Suci, Komandan Satgas Pelayaran Letkol Laut (P) Waluyo, S.H., M.Tr. Hanla lansung memerintahkan para Taruna dan Taruni AAL melaksanakan peran Parade Roll.

Akhirnya KRI Bimasuci sandar di dermaga 104 Pelindo I Pelabuhan Belawan. Begitu sandar Satgas Pelayaran (BSC) disambut langsung oleh Komandan Lantamal I Belawan Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso beserta Forkopimda Provinsi Sumatera Utara dengan penuh hangat dan keakraban pada Sabtu (24/10/2020).

Tarian daerah Sumatera Utara-pun disajikan dalam seremonial penyambutan tersebut yang dilanjutkan dengan pengalungan bunga dan selendang Ulos oleh Komandan Lantamal I kepada Komandan Satgas Pelayaran OBS yang dilanjutkan oleh Wakapolda Sumatera Utara kepada Palaklat KJK serta forkompinda lainnya kepada perwakilan Taruna putra daerah.

Komandan Satgas menyampaikan “Terimakasih banyak atas penyambutan yang luar biasa oleh Lantamal I beserta Forkopimda Provinsi Sumatera Utara atas kedatangan yang pertama kalinya bagi KRI Bima Suci di Kota Belawan”, terang Letkol Waluyo-Sapaan karib Komandan Satgas pelayaran BSC.

Dalam acara seremonial penyambutan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang telah ditekankan oleh Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan,S.Pi., M.M. kepada Komandan Satgas untuk tetap menjaga kesehatan prajurit dan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut diantaranya Seklem AAL (Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, M.Tr. Han), Danguskamla Koarmada I (Laksma TNI Yayan Sofyan ST., M.M), Gubernur Sumatera Utara diwakili Plt. Kasatpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Kapolda Sumatera Utara diwakili Wakapolda. (Brigjen Pol DR. Dadang Hartanto S.H. S.ik. Msi), beserta pejabat lain jajaran Forkopimda Sumatera Utara. (Ezl)

Sumber : KRI BSC

Suharso Monoarfa Deklarasikan Diri Maju Menjadi Ketua Umum Definitif Partai PPP

Potolotepo, Bogor | Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memimpin rapat dengan DPW PPP Jawa Barat di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dalam rapat ini Suharso menyampaikan beberapa hal terkait pilkada 2020 dan muktamar PPP, Jumat (23/10/2020).

Berdasarkan hasil Mukernas ke-4 yang telah diselenggarakan awal tahun ini, salah satu hasil yang diperoleh yakni mengenai pelaksanaan muktamar. Dewan pimpinan dan para pengurus DPW se tanah air menyetujui bahwa muktamar akan dilaksanakan usai Pilkada 2020.

“Dalam keputusan Mukernas ke-4 yang telah diadakan awal tahun ini, salah satu isinya ialah bahwa kita akan melaksanakan muktamar setelah selesai Pilkada 2020, karena Pilkada ditunda ke Desember 2020 maka muktamar akan dilakukan pada bulan Desember 2020,” ujar Suharso.

Menjelang Pilkada 2020, banyak partai politik mulai berbondong-bondong menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada pimpinan yang baru, meskipun banyak juga parpol yang memutuskan tongkat kepemimpinan tetap jatuh pada pemimpin lama. Hanya PPP yang masih belum memilih ketua umum definitif.

Tekait rekrutment politik ke depan, Suharso menegaskan bahwa siapapun yang maju menjadi caleg pada Pemilu 2024 nanti, hendaknya bersikap tulus dan ikhlas terhadap sesama kader yang juga akan bertarung di daerah pemilihan yang sama, tidak saling menihilkan suara. “Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung” . Dan bagi yang tidak terpilih, tetap berlapang dada dan istiqomah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan untuk para kader agar saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi yang baik juga, sehingga nantinya partai punya energi baru untuk memasuki Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024, sementara Pilkada 2020 dan 2022 harus menjadi ajang sinergitas kekuatan kader.” “Semoga dengan begitu PPP dapat kembali berjaya dan insya Allah mengantongi suara pada Pemilu 2024 dengan jumlah suara yg melampaui jauh dari ambang batas parlemen,” kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, di depan para pengurus DWP Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi ketua umum definitif PPP pada Muktamar IX yad.

“Hari ini, di Bogor, sebagaimana tadi disampaikan Ketua DPW Jabar, ibu Ade Munawaroh, bahwa saya dimiliki Jawa Barat, maka di depan para kader PPP seJabar ini, saya mendeklarasikan maju bertarung dalam Muktamar IX untuk menang menjadi Ketua Umum,” kata Suharso. Pernyataan deklarasi itu disambut meriah oleh para kader bertepuk tangan dan bertakbir, “Allahu Akbar”. (**)

Gubernur AAL Didampingi Ketua Cabang BS Jalasenastri AAL Sambut Satlat Jalasesya Taruna AAL

Potolotepo, Surabaya | Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr. (Han) didampingi Ketua Cabang BS Jalasenastri AAL yang juga sebagai Ibu Asuh Taruna AAL, Ny. dr.Nita Tunggul Suropati menyambut kedatangan Satuan Latihan (Satlat) Jalasesya Taruna AAL Tingkat II Angkatan ke-68 tahun 2020 yang menggunakan KRI Makasar–590 saat sandar di dermaga Madura, Koarmada II, Ujung, Surabaya, Jum’at (23/10/2020).

Kedatangan para Taruna AAL Tingkat II ini juga disambut dengan penampilan Genderang Suling Gita Jala Taruna yang dimainkan oleh Taruna senior Tingkat lV Angkatan ke-66 di dermag Madura, Koarmada ll.

Acara penyambutan diawali dengan laporan oleh Komandan KRI Makassar – 590 Letkol Laut (P) Hariyono selaku Dansatgas Lattek Jalasesya Taruna AAL Angkatan 68 TA 2020 didampingi Perwira Pelaksana latihan (Palaklat) Jalasesya Mayor Laut (T) Didik Setiono kepada Gubernur AAL dilanjutkan pemberian ucapan selamat datang kembali di pangkalan Surabaya.

“Lattek pelayaran Jalasesya Taruna AAL ini berlangsung selama 12 hari dengan rute pelayaran Surabaya – Mamuju – Kupang – Surabaya diikuti 116 Taruna-Taruni Tingkat II Angkatan ke-68,” kata Gubernur AAL.

Latihan Pelayaran Jalasesya bagi Taruna AAL ini lanjutnya, juga sesuai dengan Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia TNI AL yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman.

Hadir dalam acara penyambutan tersebut Kaskoarmada ll Laksma TNI Teguh Isgunanto, Wakil Gubernur AAL Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., Pejabat Utama AAL, Pelatih dan Pengasuh Resimen serta Pengurus Inti Cabang BS Jalasenastri AAL lainnya. (Ezl)

Sumber : Kabagpen AAL,
Letkol Laut (KH) Rohman Arif, S.Sos.

Dalam Kunjungan Kerja Pertamanya di Bengkalis, Kapolda Riau Sosialisasikan Omnibus Law

Potolotepo, Riau | Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi sosialisasikan Omnibus Law Undang – Undang (UU) Cipta Kerja Cluster Ketenagakerjaan di PT Meskom Argo Lestari, di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Rabu (21/10/2020).

“Ini kunjungan kerja saya yang pertama di Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa Tugas yang pertama saya emban di riau ini yakni kapolri memerintahkan saya untuk menangani karhutla,” kata Agung Setya Imam Effendi, dalam sambutannya.

Agung mengatakan, berdasarkan referensi yang dibacanya, Bengkalis terdapat daratan dan lautan serta dulunya juga memiliki wilayah yang cukup luas. Mengenai permasalahan uu cipta kerja, undang – undang ini merupakan sesuatu yang diperlukan.

“Kita semua sedang melindungi para pekerja melalui mekanisme aturan hukum yang disebut dengan undang – undang. Sinergi dan kerjsa sama sangat terjalin baik di kab bengkalis “ucap Agung.

Agung mengungkapkan, undang undang ini sangat diperlukan di zaman sekarang. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh karyawan memahami apa isi dari undang undang Omnibuslaw terkhusus di klaster ketenagakerjaan.

“Saya apresiasi kepada seluruh masyarakat terkhus kepada karyawan PT Meskom yang bisa memahami isi dari undang undang omnibuslaw,” jelas Agung.

Agung menuturkan, dalam era global semua bisa di mainkan dengan media sosial. Oleh karena itu, masyarkat Bengkalis terkhususnya karyawan PT. Meskom dapat mengambil hal hal positif di media sosial, dan tidak terpancing oleh berita hoak yang saat ini marak tersebar.

“Saat nya kita mewujudkan bagaimana kita berkopetensi dengan negara negara lain untuk memajukan daerah kususya Provinsi Riau,” terang Agung.

Agung menyebutkan, Sektor pekebunan di Riau paling baik dalam dunia usaha, kita harap bisa memanfaatkan hal tersebut. Dengan adanya perdebatan yang tidak diuntungkan maka akan mengakibatkan penurunan terhadap kemajuan daerah.

“Saya ucapan apresiasi kepada Pj Bupati Bengkalis terhadap berhasilnya memberikan sosialisasi kepada masyarkaat Bengkalis terhadap pengesahan undang undang omnibuslaw klaster ketenagakerjaan,” tutup Agung.

Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi Ap. M. Si dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Bengkalis mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kunjungan kerja Kapolda Riau dalam rangka memberikan arahan kepada masyarkaat ataupun karyawan PT Meskom.

“Pengesahan omnibuslaw menjadi perbincangan hangat diseluruh sidut negeri, khusus nya pada klaster ketenagakerjaan, tentunya dengan kedatangan Kapolda Riau kami harap dapat memberikan masukan yang jelas terkait saat ini banyak berita hoax yang tersebar dimedia sosial terkait Undang undang Omnibuslaw,” jelas Syahrial.

Syahrial menyebutkan, kebijakan positip termasuk undang undang omnibuslaw. Tentunya Pemerintah membuat kebijakan ini untuk memajukan Negara dengan mengacu kepada prinsip prinsip bela negara.

“Saya harap kita bersama bisa mendengar arahan Kapolda Riau dan mendapatkan pemikiran yang terbuka terkait undang undang omnibuslaw.
Pentingnya sinergi dan koordinasi untuk memajukakan daerah terkhususnya Bengkalis,”tandas Syahrial.

Serikat Pekerja PT Meskom Gunawan menuturkan dengan adanya isu dan salah pemahaman terhadap uu omnibuslaw, kami disini merasa sangat kurangnya sosialisai terhadap uu tersebut. Kami hanya membaca melalui media sosial.

“Sangat apresisi kepada Kapolres Bengkalis yang tidak henti-hentinya menyampaikan dan mensosialisasikan terhadap undang undang omnibuslaw.
– Kami dari SPSi tetap menunggu draf dari undang undang omnibuslaw, dan tetap berfikir positif terhadap kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah,” jelas Gunawan.

Gunawan mengaskan, akan tetap menolak jika undang undang tersebut merugikan hak hak buruh.

“Kami dari SPSi mengucapkan terimakasih atas berjalannya kegiatan sosialisasi terkait undang undang omnibuslaw klaster ketenagakerjaan,” tutup Gunawan. (Anhar Rosal)