Advertisement

Komandan Kodim 0910/Malinau Serahkan Piagam Penghargaan ke 5 Purnawirawan Kodim 0910/Malinau

Potolotepo, Kalimantan Utara | Komandan Kodim 0910/Malinau Letkol Inf Sofwan Nizar S.Sos, M.Han menyerahkan piagam penghargaan atau kenang-kenangan kepada 5 orang Purnawira personil Kodim 0910/Malinau di Aula Makodim, Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (24/11/2020).

Penyerahan piagam tersebut dilakukan disela-sela upacara wisuda Purnawira Kodim 0910/Malinau yang mengakhiri masa tugasnya kepada TNI AD, Bangsa, dan Negara.

Dandim 0910/Malinau dalam amanatnya mengungkapkan, bahwa kegiatan wisuda purna tugas ini dilakukan sebagai suatu penghormatan dan penghargaan, jerih payah dan pengabdianya dalam melaksanakan tugas di lingkungan TNI-AD khususnya dan kepada Negara dan Bangsa pada umumnya tanpa adanya cacat atau masalah.

“Ini merupakan suatu kehormatan mengantarkan rekan-rekan hingga titik dharma baktinya kepada TNI-AD tanpa cacat atau masalah, dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian yang telah dicurahkan di TNI-AD khususnya Kodim 0910/Malinau.”

Diharapkan para wisudawan segera menyesuaikan dengan lingkungan dimanapun berada, serta dapat menjadi motivator penggerak dalam penegakan disiplin, baik yang berkaitan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku.

Selanjutnya Dandim mengatakan, “Jiwa dan semangat sebagai Prajurit harus tetap melekat dalam diri kita, karena pengabdian itu tidak hanya di lingkungan TNI-AD, tetapi pengabdian harus dilanjutkan selama hayat masih dikandung badan. Sehingga di manapun kita berada akan dihargai.”(Ezl)

Sumber : Pendim 0910

Jadwal RAPBD Molor, Dewan Tuding Pj Bupati Bengkalis Numpang Eksis

Potolotepo, Bengkalis | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Syahrial Basri meminta agar Pj Bupati yang ada sekarang dapat menyelenggarakan segala urusan kekosongan pimpinan di Bengkalis.

Hal itu ia ungkapkan di akun Facebooknya Rabu (25/11/2020). Dalam akun resminya itu Politisi Partai Golkar itu menyebut ”Assalamualaikum Wr Wb, PJ Bupati itu hadir disuatu daerah, menyelenggarakan urusan kekosongan pimpinan disuatu daerah, perlu kita kontrol bersama apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Bukan sekedar numpang eksis seolah olah seperti Bupati Terpilih, Pengesahan APBD harus menjadi fokus utama saat ini supaya tidak melewati batas penetapan seperti yang diatur oleh Permendagri setiap tahunnya.”

Ketika di konfirmasi, Ketua Partai Golkar Kabupaten Bengkalis itu membenarkan ungkapan tersebut di akun Facebooknya. Menurutnya ia selaku wakil rakyat sudah sewajarnya mengkritik kebijakan Pj Bupati yang terkesan jalan ditempat.

”Ia memang betul saya memposting itu di Akun saya. Selaku wakil rakyat wajar saya mengkritisi langkah Pj Bupati yang kesannya tidak ada berbuat seperti apa yang diharapkan. Biar masyarakat tahu dan menilai apa yang saya ungkapkan ini,” ujar Syahrial.

Menurut Syahrial, tugas seorang Penjabat Bupati itu sudah jelas dan harus segera dilakukan. ”Coba saja lihat apa yang dilakukan beliau sampai sekarang. Sampai-sampai pengesahan APBD sampai saat ini belum nampak tanda-tandanya,” ucap syahrial lagi.

Untuk itu dirinya selaku wakil rakyat, menempatkan diri sebagai kontrol agar Pj Bupati tidak kebablasan dari tanggung jawabnya. Dan semua yang harus diselesaikan diharap dapat terselesaikan dengan segera demi kemashalatan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

”Sesuai Permendagri, RAPBD memang harus disahkan 30 November, asalkan penyampaian RAPBD dari eksekutif normal. Dalam artian sesuai jadwal yang diatur dalam Permendagri 64 yakni pada minggu ke dua bulan Agustus itu sudah MoU. Sedangkan penyampaiannya pada tanggal 16 November. Tapi yang terjadi di Bengkalis tidak seperti itu, masih jauh ketertinggalannya. Kita mengharapkan Pj Bupati harus fokus menjalankan tugas utamanya, nanti masyarakat juga yang terkena imbas, siapa yang mau disalahkan kalau itu terjadi,”pungkas Syahrial. (**)

Prof Nurdin Abdullah Didampingi Hery Sumiharto Sidak Ruangan Disdik Sulsel

Potolotepo, Makassar | Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor Dinas Pendidikan, Jl Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar, Selasa (24/11/2020).

Dalam Sidak ini membuat sejumlah pejabat Disdik Sulsel terlihat kelabakan atas kedatangan orang nomor satu di Provinsi Sulsel ini secara mendadak.

Prof Nurdin Abdullah yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Prov Sulsel, H Imran Jausi disambut Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, H Hery Sumiharto, SE, M.Ed langsung ke bagian pelayanan publik, tepatnya di Bagian Umum dan Kepegawan. Di ruangan ini, Nurdin Abdullah sedikit heran karena masih mendapatkan berkas bertumpuk di samping meja kerja pegawai.

Oleh Kepala Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum Disdik Sulsel, Firdausi Topuriti, SE, MM menjelaskan kalau berkas yang masih bersusun tersebut adalah hasil penilaian Dupak guru yang baru diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dupak Disdik Sulsel.

Setelah melakukan dialog beberapa staf di bagian pelayanan, Gubernur Nurdin Abdullah menuju ke ruang lain, yaitu Ruangan Sub Bagian Program.

Di ruangan ini disambut oleh Kasubag Program, Muhammad Yusri, sidak selanjutnya dilanjutkan ke ruangan Bidang Pembinaan SMA.

Di ruangan yang sedang rehab ini, Nurdin Abdullah banyak berdialog dengan staf dan kepala Bidang Pembinaan SMA, H. Sabri, S.Pd, M.Pd. Ia mengharapkan, Bidang Pembinaan SMA segera melakukan pola kerja dengan berorientasi digital.

“Khan kita semua sudah memakai smart office, untuk mengurangi pemakaian kertas,” ucap Nurdin Abdullah.

Di ruangan Bidang Pembinaan SMK, Nurdin Abdullah memuji Dra Hj Andi Ernawati, MPd karena terlihat meja kerjanya bersih rapi, dan tidak ada tumpukan kertas/berkas.

”Ini menunjukkan sistem sudah jalan. Tidak harus menunggu banyak dan menunggu lama. Kalau bisa enam jam, kenapa harus menunggu sampai dua minggu,” tegas Nurdin Abdullah.

Ia juga melakukan dialog dengan sejumlah staf di Bidang Pembinaan SMK sebelum melanjutkan Sidaknya di Bidang PKPL. Di ruangan ini Nurdin Abdullah disambut Kepala Bidang PKPLK, Dr H Basri, S.Pd, M.Pd, selanjutnya ke turun ke ruangan Arsip, dan meneruskan perjalanan ke tempat lain. (**)

Benahi Administrasi, L-Kontak Cabut Semua Persuratan di Kabupaten Wajo

Potolotepo, Wajo | Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-KONTAK) mencabut segala bentuk Penyuratan yang dilakukan oleh DPP L-KONTAK dan DPW L-KONTAK yang selama ini mengisi kekosongan pengurus didaerah Kabupaten Wajo.

Tony Iswandi, Ketua Umum DPP L-KONTAK mengatakan Penyuratan yang dicabut tersebut telah dilayangkan ke masing-masing institusi termasuk Kejaksaan Negeri Wajo dan Kepolisian Resort Wajo termasuk Surat Laporan Pengaduan.

Langkah ini dilakukan oleh DPP L-KONTAK menurut Iswandi sapaan akrab Tony Iswandi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi perombakan DPD L-KONTAK Wajo akibat adanya pernyataan secara lisan oleh Andi Herlin Yulianti Indra untuk mundur dan tidak bergabung lagi pada DPD L-KONTAK Wajo.

“Dengan mundurnya Andi Herlin Yulianti Indra dari DPD L-KONTAK, maka posisi Ketua DPD L-KONTAK Wajo diisi oleh Riska Salam berdasarkan SK Pengangkatan Dan Pengesahan dengan Nomor : 80006.III/SK/DPP L-KONTAK/XI/2020,” jelas Iswandi.

Iswandi tak lupa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada saudari Andi Herlin Yulianti Indra dalam usahanya selama ini untuk mengembangkan DPD L-KONTAK Wajo. Dia berharap agar Andi Herlin Yulianti Indra kedepannya selalu bersinergi dengan DPD L-KONTAK Wajo.

“Saya berharap Andi Herlin Yulianti Indra dapat bersinergi dengan Teman-teman di DPD L-KONTAK Wajo dan untuk Ketua DPD L-KONTAK Wajo yang baru terpilih dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, LSM, PERS, Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Wajo yang lebih baik,” ungkapnya.

Terkait penyuratan yang selama ini dilakukan oleh DPW L-KONTAK, Iswandi mengatakan jika dia telah mencabut dengan menyampaikan secara tertulis kepada institusi masing-masing secara resmi.

“Tugas DPW L-KONTAK dengan membentuk DPD L-KONTAK didaerah masing-masing telah kami terima dan ditindaklanjuti dengan mencabut segala bentuk penyuratan yang dilakukan oleh DPW L-KONTAK. Jadi saya berharap, DPW L-KONTAK dapat menjalankan tugasnya untuk pengembangan lembaga diwilayahnya,” jelas Iswandi.

Terkait Surat Laporan Pengaduan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum pada beberapa Desa yang dilayangkan DPD L-KONTAK Wajo atas nama Ketua Andi Herlin Yulianti Indra ke Kejaksaan Negeri Wajo, Iswandi telah melayangkan Surat Pernyataan Pencabutan begitu juga yang dilayangkan oleh DPW L-KONTAK ke Polres Wajo, hal ini dia lakukan setelah terbentuknya DPD L-KONTAK Wajo. (**)

Iwan Irmawan Menjenguk Bripka Muh Bakri Nostib Yang Terbaring Sakit

Potolotepo, Sinjai | Wujud perhatian dan kasih sayang terhadap anggotanya ditunjukkan oleh seorang pimpinan, Kapolres Sinjai Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp) Iwan Irmawan, S.Ik.,M.Si ditengah kesibukannya melaksanakan tugasnya yang sangat padat, menyempatkan waktunya untuk menjenguk anggotanya yang sedang sakit dirumahnya, Bripka Muh. Bakri Nostib, personel Polsek Sinjai Borong, dibalangridi, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, Selasa (24/11/2020).

Kegiatan yang rutin dilakukan oleh Kapolres Sinjai ini apabila mendengar kalau ada anggotanya yang sedang menderita sakit, dengan penuh perhatian dan empati selalu ditunjukkan untuk memotifasi bahkan meringankan beban keluarganya.

Pada kegiatan tersebut, Kapolres Sinjai memberikan dukungan moril agar tabah dalam menjalaninya, karna sesungguhnya sakit itu juga merupakan ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar tetap semangat dan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Sinjai memberikan tali asih berupa uang tunai dengan harapan sedikit membantu.

Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan S.Ik.,M.Si mengatakan bahwa kita sebagai keluarga besar Polres Sinjai jika ada personil yang sakit maka kita harus membesuknya dan berikan dukungan, minimal do’a karena dukungan dan kepedulian itu sangat penting dalam proses penyembuhan. Ujarnya.

Kegiatan Kapolres Sinjai sudah menjadi tradisi selama menjabat Kapolres apabila mengetahui ada personil yang sedang sakit langsung mengunjunginya.

Karena kegiatan ini selain sebagai wujud rasa kebersamaan dan kepedulian pimpinan, juga untuk memberikan dukungan moril terhadap anggota dan keluarganya,” Ucapnya.

Dengan kehadiran dan perhatian Kapolres Sinjai, keluarganya sangat senang, “kami sangat senang serta mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Kapolres Sinjai atas kunjungannya”, Ungkap keluarga Bripka Muh. Bakri Nostib. (**)

Kodim 0910/Malinau Gelar Program KB Kesehatan TW II TA 2020

Potolotepo, Kalimantan Utara | Program Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Semester II TA 2020 Kodim 0910/Malinau digelar di Gedung PBU Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Senin (23/11/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0910/Malinau Mayor Kav Tutur Suwantoro S.Pd,
Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili Kabid BKKBN Kabupaten Malinau Nursalam, Kepala Desa Malinau Hilir Suwardi serta di ikuti oleh peserta kurang lebih 50 orang.

Komandan Kodim 0910/Malinau Letkol Inf Sofwan Nizar, S.Sos., M. Han saat memberikan sambutan yang disampaikan oleh Kasdim 0910/Malinau Mayor Kav Tutur Suwantoro S.Pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kades Malinau Hilir dan masyarakat yang hadir pada kegiatan pembinaan dan pelayanan KB Kesehatan serta pemberian tempat pelaksanaan di Balai Desa.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Kalimantan Utara yang telah membantu alat kontrasepsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau yang telah membantu tenaga medis.

“Kegiatan KB Kesehatan ini memiliki nilai strategis, bahwa kwalitas sumber daya manusia Indonesia sangat tergantung kepada ibu ibu dan hadirin sekalian. Dimana menjaga, membina, dan mengatur alat reproduksi sejak dini dapat membangun keluarga yang berkualitas”.

“Keluarga berkualitas dapat melahirkan generasi Bangsa Indonesia yang unggul. Hal tersebut merupakan aset bangsa demi tetap jayanya NKRI”. (Ezl)

Sumber : Pendim 0910

Komisioner KPU Takjub Akan Keindahan Alam Pulau Tinabo

Potolotepo, Selayar | Perjalanan panjang yang lumayan melelahkan dari kota Makassar menuju daratan ibukota Bumi Tanadoang, cukup dirasakan oleh rombongan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, bersama dua belas unsur pimpinan KPU penyelenggara pilkada serentak lainnya di Sulawesi-Selatan yang tiba di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan “menggandeng” koordinator divisi, dan kasubag dari masing-masing KPU kabupaten kota.

Namun kepenatan dan rasa letih yang sempat menghinggapi perasaan rombongan belakangan terbayar lunas oleh suguhan pesona keindahan alam laut dan pantai yang tersaji mulai dari pintu penyeberangan Pelabuhan Ferry, Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba sampai ke Pulau Tinabo, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pernyataan ini diutarakan Simon, salah seorang perwakilan rombongan, asal Tana Toraja Utara yang secara blak-blakan memuji keindahan panorama alam laut dan pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Meski sempat merasakan kepenatan dalam perjalanan. Akan tetapi, kepenatan tersebut enyah dalam seketika, tergantikan oleh situasi alam serta keindahan panorama alam pantai kota Bumi Tanadoang dengan daya dukung kontur alamnya yang bagus dan lumayan menjanjikan masa depan.

Mewakili rombongan, Simon menitipkan harapan agar potensi wisata alam pantai yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus dikembangkan melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas perhubungan udara yang jauh lebih refresentatif dan memadai.

Kehadiran maskapai penerbangan dengan daya dukung pesawat yang berkapasitas lebih besar, menjadi mimpi dan harapan Simon dalam kerangka untuk menunjang kemajuan dan peningkatan masa depan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberadaan maskapai penerbangan dan pesawat berbadan besar di lintasan Bandar Udara H. Aroeppala Padang, tentu saja diharapkan akan berimplikasi secara positif terhadap kelancaran dan peningkatan aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia berharap, kunjungannya bersama jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi-Selatan yang didampingi oleh dua belas ketua KPU kabupaten kota, bukan kunjungan terakhir.

Rasa rindu akan senantiasa hadir dan terbetik untuk kembali melancong dan bertandang ke pesisir Pulau Tinabo dengan suasananya yang sangat menyenangkan dan tidak kalah indah dari Pantai Kuta Bali.

Suasana alam pantai pasir putih terbuka, menempatkan Pulau Tinabo sebagai salah satu kawasan destinasi wisata yang strategis dan berpotensi untuk dikemas sebagai tempat pemusatan berbagai bentuk aktivitas, mulai dari kegiatan pengambilan gambar, prawedding, rapat, sampai pelaksanaan pesta hajatan pernikahan dan dinner.

Meski tak dipungkiri bahwa masih dibutuhkan beberapa bentuk penataan, baik dari sisi kelengkapan fasilitas, maupun aksesibilitas perhubungan yang dirasakan pengunjung lumayan jauh dan melelahkan.

Langkah ini dinilai sangat urgent dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan dan pengunjung, urai Simon panjang lebar dalam keterangan pers yang disampaikannya di hadapan wartawan.

Selain menyampaikan pujian dan ungkapan rasa kagum terhadap keindahan panorama alam Pulau Tinabo, Simon juga tak luput menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala antusiasme jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari rangkaian kegiatan penyambutan di Pelabuhan Ferry Pamatata sampai dengan diakhirinya, penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor DPT) dan data persiapan pemilih pindahan (DPPh) hari ketiga di Pulau Tinabo.

Jajaran KPU Tanah Toraja Utara bersama rombongan merasa sangat puas dan bahagia bisa bersama-sama dengan para pimpinan KPU kabupaten kota lain di Sulawesi-Selatan. (**)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Jadi Pembicara Pada Acara Sustainable Futures International Congress

Potolotepo, Jakarta | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi pembicara dalam acara Sustainable Futures International Congress (SUFCON) dengan tema “Adopting Quintuple Helix Perspective for Sustainable Development” yang diselenggarakan secara virtual, pada hari Selasa, 17 November 2020. Dalam kesempatan ini Menteri Suharaso menyampaikan pidato singkat dengan topik ‘Current and Future Strategies of Government for Sustainable Development’.

Dalam pidatonya, Menteri menyampaikan bahwa secara historis krisis selalu membuat perubahan besar. Seperti halnya dampak krisis yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Krisis memaksa kita untuk menyadari apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“COVID-19 menjadi seruan bagi kita semua untuk lebih melestarikan bumi dan lingkungan alam, karena para ilmuwan telah menghubungkan degradasi lingkungan dengan penyebaran penyakit zoonosis. Bumi kita sekarang mendukung hampir 8 miliar orang dengan segala dinamikanya, dan pada titik tertentu ia sedang mencapai ‘titik kulminasi’,” ungkap Menteri.

Populasi manusia diproyeksikan akan mencapai 9 miliar penduduk dalam 17 tahun ke depan. Pada titik itu, kebutuhan pangan, air, dan energi akan semakin langka. Jika hal dasar tersebut tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi krisis di masa depan.

Pandemi ini juga memaksa dunia untuk memperlambat aktivitas manusia dan memikirkan kembali konsekuensi dari eksplorasi alam yang tidak berkelanjutan. Pandemi memang membuat dunia terhenti tetapi biaya ekonomi yang besar memaksa masyarakat untuk bangkit kembali dan belajar untuk hidup berdampingan dengan virus.

“Pandemi ini adalah contoh yang baik untuk menjelaskan bahwa ceteris paribus tidak berlaku untuk dunia kita saat ini. Krisis kesehatan telah menimbulkan efek domino pada aspek kehidupan manusia lainnya. Runtuhnya bidang kesehatan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, seperti: pariwisata, transportasi, konstruksi, manufaktur, keuangan dan lain sebagainya,” ujar Menteri.

Saat ini, dimana krisis telah mebawa dampak yang signifikan bagi kehidupan kedepannya, maka program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SGDs) yang telah dicanangkan pemerintah sebagai bentuk komitmen terhadap program dunia menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan.

Menteri mengingatkan bahwa SDGs pada dasarnya merupakan kerangka kerja bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Jika SDGs dilaksanakan secara konsisten oleh semua negara, maka keberlanjutan Bumi sebagai tempat yang layak huni bagi semua bisa lebih terjamin.

“SDGs menjadi implementasi gerakan bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan, pembangunan tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu bekerja sama dengan dunia usaha, filantropis, dan organisasi kemasyarakatan, serta media dan perguruan tinggi untuk mencapai SDGs,” kata Menteri.

Pemerintah telah menyusun program SDGs ini ke dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pada RPJMN 2014-2019, jumlah target SDGs sebanyak 94 target. Kemudian untuk RPJMN 2020-2024 target SDGs ditingkatkan menjadi 124 target.

“RPJMN menjadi acuan utama kementerian / lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Artinya, melaksanakan SDGs sebenarnya adalah melaksanakan agenda pembangunan nasional,” tambah Menteri.

Sebagai bagian dari implementasi SDGs di Indonesia, Rencana Aksi Nasional SDGs 2020-2024 yang baru, akan segera diselesaikan. Pengembangan rencana aksi SDGs yang baru, akan melibatkan semua pemangku kepentingan secara inklusif. Saat ini implementasi SDGs sedang dalam proses penyelesaikan pendanaan anggaran. Pendanaan ini kemudian akan diintegrasikan dengan sistem monitoring dan evaluasi elektronik (e-monev) yang dapat memantau kemajuan implementasi program SDGs.

Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan sebagai Koordinator Nasional pelaksana SDGs, telah mengembangkan dashboard pencapaian SDGs untuk memantau kemajuan indikator SDGs berdasarkan tujuan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini tentunya berguna untuk transparansi pencapaian SDGs yang didukung oleh data yang kuat dan mutakhir, karena tersedia untuk umum.

Terakhir, Menteri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan juga peserta kongres ini untuk membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. (**)

Empat Issue Pemdes Disampaikan SAM ke Menteri Desa Saat Raker Evaluasi Anggaran 2020

Potolotepo, Jakarta | Pada rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Syahrul Aidi Maazat (SAM) sebagai anggota Komisi V menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan oleh Menteri Desa PDT dan jajarannya terkait pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan desa se-Indonesia.

Rapat dengan materi evaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan Penyampaian Laporan hasil kunjungan kerja reses dan spesifik Komisi V DPR RI tahun 2020 yang dilaksanakan pada Rabu (18/11/2020) ini dihadiri oleh anggota Komisi V DPR RI beserta Menteri Desa PDT beserta jajarannya.

Setidaknya ada empat issue menarik yang disampaikan oleh SAM kepada Mendes, yaitu pertama terkait tentang jomplangnya anggaran Kementerian Desa PDT dibandingkan dengan mitra komisi V lainnya. Dan dia secara pribadi mendukung agar anggaran Kementerian Desa PDT tahun anggaran 2021 agar dinaikkan.

“”Karena kita lihat kemarin ada program cukup bernas yang mesti dapat anggaran namun karena ada keterbatasan anggaran, maka diharapkan untuk tahun berikutnya mesti dapat dukungan anggaran yang lebih memadai. Dan saya secara pribadi sebagai mitra Komisi V mendukung agar anggaran Kementerian Desa tahun 2021 ditingkatkan” kata Syahrul Aidi Maazat atau SAM ini.

Kedua, tidak teraturnya pencairan anggaran dana desa setiap tahunnya. Bahkan terkadang dana desa itu pada tahap akhir baru ditransfer pada bulan Desember setiap tahunnya. Sehingga banyak kades yang takut untuk menggunakan anggaran tersebut.

“Dan itu mereka ragu, antara mau mencairkan dana untuk dilaksanakan atau tidak. Jika mereka laksanakan tidak akan selesai. Jika tidak dilaksanakan maka program mereka tidak terealisasi.” kata SAM lagi.

Kemudian evaluasi ketiga, SAM menyoroti gaji kepala desa yang tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab seorang kades. Sebagaimana diketahui, gaji kades itu adalah 2,5 juta per bulannya. Nilai tersebut tidak sesuai dengan beban sebagai penanggung jawab anggaran atau pelayanan kepada masyarakat.

“Kades menerima tamu dari masyarakat, pejabat daerah, LSM, camat hampir tiap harinya. Sementara anggaran ini tidak ada diregulasi oleh Kemendesa. Maka harapan saya, Kemendesa dapat mencarikan solusi dan membuat regulasi agar beban Kades ini ada solusinya” terang pria yang merupakan tamatan Universitas Al Azhar Mesir ini.

Sedangkan evaluasi yang ke empat, SAM menyoroti tentang kiprah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak tepat sasaran. Dia menilai Bumdes harusnya tidak menjadi kompetitor bagi pelaku usaha di desa. Bumdes harus menjadi pendorong pelaku usaha agar makin mapan usahanya.

“Contoh, Bumdes itu ada yang membuat mini market, yang masyarakat juga membuat mini market. Harusnya Bumdes bukan saja berpikir mendapat untung, namun juga menggiring masyarakat agar berusaha. Jadi Bumdes dapat membantu masyarakat dalam berusaha, bukan menyaingi masyarakat dalam berusaha.” terang SAM lagi. (**)

Unit Reskrim Singingi Menangkap 2 Pelaku Curanmor

Potolotepo, Riau | Dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ditangkap Unit Reskrim Singingi dan Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi (Kuansing) di dua tempat berbeda. Kedua pelaku bernama Suhen dan Pinan.

Awalnya pelaku Suhen ditangkap di KM 2 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Senin 16 November 2020, Pukul 22.00 Wib. Pelaku Suhen merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara Curanmor Unit Reskrim Singingi dan Sat Reskrim Polres Kuansing.

Saat dilakukan pengembangan, pelaku Suhen mengaku bahwa ada temannya bernama Pinan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motordi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.

Sementara pelaku Pinan ditangkap di Basrah Kecamatan Kuantan Hilir, Selasa 17 November 2020, sekira Pukul 03.00 wib. Dari tangan pelaku berhasil disita sepeda motor tersebut.

Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Nurlela warga Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.

Barang Bukti (BB) diamankan 1 unit Sepeda Motor Vario Nopol BM 4559 KT Warna silver Biru. Saat ini kedua pelaku sdh ditahan di Polsek Singingi guna proses penyidikan lebih lanjut. (Anhar Rosal)