Potolotepo, Makassar | Lembaga Swadaya Masyarakat Komuntas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menilai program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar hanya menampilkan pencitraan semu.
Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, mengecam keras kebijakan yang tidak menyentuh siswa-siswi di sekolah swasta, padahal mereka adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
“Ini kebijakan setengah hati. Sekolah swasta selama ini telah menjadi penopang utama bagi Pemerintah Kota dalam menyediakan akses pendidikan, justru saat negara belum mampu memenuhi kapasitas. Tapi ironisnya, mereka dikesampingkan,” ujar Ruslan, Sabtu (31/05/2025).
Menurut Ruslan, keberadaan sekolah swasta di Makassar bukan hanya pelengkap, tapi penyangga utama yang menampung ribuan siswa, terutama ketika daya tampung sekolah negeri terbatas dan itu masih terjadi sampai hari ini.
“Pemerintah harus jujur bahwa sekolah negeri tidak mampu menampung semua anak usia sekolah. Maka sekolah swasta hadir untuk mengisi kekosongan itu. Tapi kenapa mereka malah diperlakukan seperti warga kelas dua?” tegasnya.
Lebih jauh, Ruslan menyebut program seragam gratis ini hanya berfungsi sebagai “bamper politik” yakni pengalihan perhatian publik dari kenyataan bahwa banyak sekolah negeri justru kekurangan kualitas dan sarana.
“Jangan jadikan sekolah negeri sebagai panggung utama publikasi kesuksesan, sementara fondasi pendidikan justru dipikul sekolah swasta yang dipinggirkan. Ini adalah ironi besar,” ujarnya.
Ruslan menegaskan, keadilan sosial dalam pendidikan tidak boleh diskriminatif. Ia mengusulkan agar program bantuan perlengkapan sekolah juga menjangkau siswa-siswi tidak mampu di sekolah swasta, terutama yang memiliki izin resmi dan kontribusi riil di masyarakat.
“Kami minta Wali Kota Makassar mengevaluasi kembali skema bantuan ini. Jangan jadikan pendidikan sebagai alat politik populis. Anak-anak di sekolah swasta juga warga negara, dan berhak mendapat dukungan yang sama,” tambahnya.
Ruslan lanjut mengatakan, anggaran APBD yang digelontorkan untuk membiayai seragam gratis siswa SD dan SMP Negeri adalahh juga merupakan kontribusi siswa sekolah swasta dalam membayar Pajak, namun kenapa Siswa Sekolah Swasta hanya jadi penonton saat anggaran pajak dipergunakan membiayai seragam sekolah.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar A. Bukti Djufri saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan watsapp terkait hal ini hingga berita ini diturunkan belum ada respons yang diterima. (anr/**)
